Malang, 7 Juli 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya membangun demokrasi Indonesia yang berlandaskan supremasi hukum, etika, dan nilai-nilai kearifan lokal.
Hal tersebut disampaikan Yusril dalam orasi kebangsaan sekaligus peresmian Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi (PUSAKAD) Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Selasa (7/7), dengan tema “Merawat Demokrasi dan Supremasi Hukum dalam Bingkai Nilai-Nilai Kearifan Lokal Menuju Indonesia Emas.”
Kegiatan tersebut turut dihadiri Rektor Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Staf Khusus Menko Kumham Imipas Bidang Administrasi Herdito Sandi Pratama.
Dalam orasinya, Yusril menyampaikan bahwa hukum dan politik memiliki keterkaitan erat dalam kehidupan bernegara. Ia menilai demokrasi tidak cukup hanya melalui prosedur politik, tetapi harus ditopang oleh hukum yang kuat, etika, serta kedewasaan dalam mengelola perbedaan.
"Kita tidak mungkin memaksakan kehendak kita kepada orang lain meskipun kita dalam posisi mayoritas. Kita harus merumuskan sesuatu dengan kata yang baik dan cara yang baik. Bahasa itu menunjukkan bangsa, bahasa yang baik menunjukkan bangsa yang baik," ujar Yusril.
Yusril menekankan bahwa kearifan lokal dan budaya bangsa harus menjadi sumber nilai dalam pembangunan hukum nasional.
"Betapa penting bagi kita memahami kearifan lokal budaya kita. Kita angkat nilainya sebagai landasan membangun bangsa," katanya.
Menurutnya, hukum Indonesia terus mengalami transformasi melalui berbagai nilai yang hidup di masyarakat, termasuk hukum dasar, hukum adat, dan hukum agama. Ke depan, hukum nasional harus tetap mencerminkan jati diri bangsa dalam kerangka negara hukum yang demokratis.
"Hukum kita ke depan harus sejalan dengan roh dan spirit dari bangsa kita sendiri, dalam konteks demokratis," tegasnya.
Yusril menjelaskan bahwa negara hukum dan demokrasi harus berjalan beriringan. Kekuasaan harus tunduk pada hukum, sementara demokrasi harus dijalankan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.
Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan harus tetap diarahkan oleh nilai etika. Menurutnya, kemajuan tanpa landasan moral dapat kehilangan tujuan kemanusiaannya.
Kepada mahasiswa, Yusril berpesan agar kelak ketika terjun dalam dunia politik maupun profesi lainnya mampu mengutamakan kepentingan masyarakat dan mencari kebijakan yang bermanfaat bagi generasi mendatang.
"Saya berharap adik-adik kelak apabila menjadi politisi dapat mencari kebijakan dan kompromi yang sebijak-bijaknya agar bermanfaat untuk generasi mendatang," pesannya.
Yusril menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar melalui posisi strategis dan kekayaan alam yang dimiliki. Namun, potensi tersebut harus diiringi dengan perubahan wajah pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Yang paling penting adalah wilayah strategis dan kekayaan alam luar biasa yang kita miliki belum sepenuhnya kita manfaatkan. Wajah pendidikan kita harus kita ubah," katanya.
Ia berharap penguatan hukum, demokrasi, pendidikan, dan nilai kebangsaan dapat menjadi fondasi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.
