Banda Aceh, 11 Desember 2025 —
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Aceh dengan memimpin audiensi publik di Universitas Syiah Kuala (USK). Kegiatan ini digelar untuk menghimpun masukan masyarakat sebagai bahan penyusunan rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Audiensi yang berlangsung di Gedung Rektorat USK tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan. Hadir dalam kegiatan ini Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jenderal Polisi (Purn) Idham Azis, serta perwakilan Kepolisian Daerah Aceh. Selain itu, dari unsur akademisi, Muhammadiyah, Kontras Aceh, HIPMI Aceh, Majelis Adat Aceh, LBH, LSM, dan tokoh masyarakat turut hadir menyampaikan pandangan.
Dalam forum tersebut, peserta membahas sejumlah isu penting, antara lain tantangan penegakan hukum, peningkatan profesionalisme kepolisian, serta penataan SDM dalam implementasi reformasi Polri.
Menko Yusril selaku Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri menegaskan bahwa proses reformasi tidak dapat berjalan efektif tanpa partisipasi aktif masyarakat.
“Masukan dari Aceh sangat penting, mengingat karakteristik hukum dan sosial masyarakatnya. Seluruh aspirasi ini akan kami bawa ke pusat sebagai bahan penguatan reformasi Polri,” ujarnya.
Yusril menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menghimpun masukan dari masyarakat, aktivis, hingga akademisi terkait persoalan kepolisian di Indonesia. Masukan-masukan tersebut, menurutnya, akan disaring, dibahas, dan kemudian disampaikan kepada Presiden sebagai dasar pengambilan keputusan.
Ia turut menyampaikan bahwa gelombang penyerapaan aspirasi oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri telah dilakukan di berbagai daerah.
“Banyak sekali masukan dari masyarakat terhadap Polri. Alhamdulillah seluruh proses berjalan dengan baik. Komisi telah menyerap aspirasi di berbagai wilayah, yaitu Jakarta, Makassar, Ambon, dan hari ini di Banda Aceh. Komisi memandang masukan dari Aceh sangat penting,” ungkapnya.
Dalam forum ini, sejumlah akademisi turut memberikan catatan penting. Dr. M. Gaussyah dari Pusat Riset Ilmu Kepolisian USK menekankan urgensi penataan SDM Polri sebagai entry point dalam reformasi institusi kepolisian.
Sementara itu, Prof. Dr. Syahrizal Abbas dari UIN Ar-Raniry menyoroti pentingnya pembenahan struktur kelembagaan Polri agar lebih fokus pada pelaksanaan fungsi dan tugas kepolisian yang tepat.
Keduanya menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah mendorong reformasi kepolisian dan berharap kebijakan ini membawa dampak positif bagi masyarakat.
Sementara itu, Jenderal Polisi (Purn) Idham Azis menegaskan bahwa seluruh masukan yang diterima akan segera diproses oleh Komisi.
“Nanti awal Januari kami sudah duduk merumuskan. Kami sudah menerima banyak masukan, dan semuanya akan menjadi dasar untuk merumuskan Polri yang lebih baik ke depan,” ujar Idham.
Turut mendampingi Menko dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Koordinasi HAM Ibnu Chuldun, Staf Ahli Reformasi Hukum Fitra Arsil, dan Staf Khusus Komunikasi dan Media Iqbal Fadil.
Rektor Universitas Syiah Kuala, Marwan, juga hadir dan menyambut pelaksanaan audiensi ini sebagai kontribusi positif terhadap agenda nasional.
Kegiatan audiensi di Banda Aceh ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan proses reformasi Polri yang bisa menjawab keinginan publik terhadap perubahan sistem dan kinerja kepolisian.
