Jakarta, 12 November 2026 – Pembenahan sistem hukum nasional tidak cukup dilakukan dengan menerbitkan regulasi baru. Lebih dari itu, kualitas materi hukum, keselarasan antarperaturan, serta efektivitas pelaksanaannya menjadi faktor penting untuk memastikan hukum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sejumlah persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Penguatan Pilar Materi Hukum dalam Indeks Pembangunan Hukum, Kamis (12/11).
Bertempat di Ruang Rapat Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum, rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, Cahyani Suryandari. Kegiatan ini melibatkan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Bappenas, kalangan akademisi, serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
Dalam arahannya, Cahyani menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antarkementerian dan lembaga dalam mengidentifikasi berbagai persoalan pembangunan hukum. Berbagai masukan dari pemangku kepentingan diperlukan agar upaya perbaikan regulasi dapat dilakukan secara menyeluruh dan tidak berjalan secara parsial.
“Pembangunan hukum nasional membutuhkan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Berbagai tantangan yang muncul perlu diidentifikasi dan ditangani secara komprehensif dengan mempertimbangkan perspektif serta kebutuhan masing-masing sektor. Melalui koordinasi ini, kita berharap dapat menyatukan pandangan dan memperkuat langkah bersama dalam mendorong pembangunan hukum yang lebih baik,” ujar Cahyani Suryandari.
Akademisi Prof. Dr. Wicipto Setiadi menyoroti bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak seharusnya hanya berorientasi pada penambahan jumlah regulasi. Menurutnya, upaya pembenahan perlu diarahkan pada reformasi proses pembentukan peraturan, termasuk memastikan materi hukum yang dihasilkan berkualitas, tidak tumpang tindih, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak cukup hanya berorientasi pada penambahan jumlah regulasi. Hal yang lebih penting adalah bagaimana memastikan setiap peraturan memiliki kualitas materi yang baik, tidak tumpang tindih, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu menjadi momentum untuk mendorong reformasi dalam proses pembentukan regulasi agar lebih terarah dan memberikan dampak nyata,” ujar Wicipto Setiadi.
Pembahasan juga mencakup sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian dalam penguatan materi hukum, antara lain penyederhanaan dan konsolidasi regulasi, standardisasi norma serta teknik penyusunan peraturan, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta penguatan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan.
Dari perspektif masyarakat sipil, Fajri Nur Syamsi dari PSHK mengangkat persoalan dualisme pengaturan mengenai Peraturan Daerah (Perda). Kondisi tersebut berdampak pada perbedaan istilah dan tahapan dalam proses pembentukan Perda, termasuk penggunaan mekanisme fasilitasi dan harmonisasi yang dinilai masih perlu diselaraskan agar lebih efektif.
Selain itu, forum membahas pentingnya keterpaduan proses fasilitasi dan harmonisasi peraturan di tingkat pusat dan daerah. Keterlibatan instansi terkait sejak tahap awal dinilai penting untuk menghindari pembahasan yang berulang serta memastikan kebijakan nasional dan kebutuhan pemerintah daerah dapat dipertimbangkan secara seimbang. Penguatan pemantauan dan evaluasi terhadap pembentukan peraturan daerah juga menjadi perhatian, termasuk perlunya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengawasan.
Melalui rapat sinkronisasi dan koordinasi ini, diharapkan berbagai masukan dan pandangan dari kementerian, lembaga, serta kalangan akademisi dapat menjadi bahan dalam mendorong penguatan kualitas materi hukum. Sinergi lintas sektor diperlukan untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih harmonis, efektif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan hukum nasional.
