Bandung, 12 November 2026 – Memasuki abad kedua pengabdiannya, Persatuan Islam (Persis) terus didorong untuk mengembangkan gerakan pembaruan yang inovatif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Transformasi tersebut tidak hanya menyangkut penguatan kelembagaan, tetapi juga bagaimana nilai-nilai keislaman dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata bagi masyarakat dan kemajuan bangsa.
Hal tersebut mengemuka dalam Simposium Nasional bertema “Transformasi Gerakan Persatuan Islam” yang digelar di Bandung, Kamis (12/11). Staf Khusus Bidang Politik dan Kemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Randy Bagas Yudha, hadir mewakili Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra sekaligus membacakan sambutan dalam forum tersebut.
Dalam sambutan yang dibacakannya, Randy menyoroti perjalanan panjang Persis sebagai salah satu pelopor gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Sejak didirikan pada 12 September 1923 di Bandung, Persis telah membangun tradisi intelektual yang menekankan pentingnya argumentasi, pengkajian dalil, dan penggunaan akal secara bertanggung jawab.
Warisan pemikiran tokoh-tokoh Persis seperti A. Hassan, Mohammad Natsir, dan K.H. Isa Anshary dinilai menjadi fondasi penting bagi organisasi untuk terus berkembang. Namun, kebesaran sejarah tersebut harus dibarengi dengan kemampuan menjawab persoalan masyarakat yang semakin kompleks.
“Transformasi Persis tidak perlu dipahami sebagai perubahan terhadap prinsip-prinsip dasarnya. Yang diperlukan adalah pengembangan metode, penguatan kelembagaan, dan perluasan pengabdian agar prinsip-prinsip tersebut tetap dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan masyarakat,” tutur Randy.
Semangat tajdid atau pembaruan yang menjadi identitas Persis harus terus dikembangkan melalui penguatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, pemanfaatan teknologi, hingga peningkatan pelayanan sosial. Perubahan tersebut menjadi penting agar dakwah tidak berhenti pada penyampaian ajaran, tetapi mampu menghadirkan solusi bagi persoalan yang dihadapi masyarakat.
Arah transformasi ini sejalan dengan gagasan Ketua Umum Pimpinan Pusat Persis, K.H. Jeje Zaenudin, yang mendorong perubahan orientasi gerakan dari sekadar aktivitas menuju karya dan hasil yang terukur. Dalam pernyataan yang sebelumnya disampaikan pada Agustus 2026, Jeje menekankan pentingnya menjadikan dakwah sebagai gerakan yang menghasilkan perubahan nyata.
“Transformasi dakwah adalah memfokuskan gerakan pada karya ketimbang cerita,” ujar Jeje.
Gagasan tersebut menempatkan inovasi sebagai bagian penting dari masa depan Persis. Penguatan pendidikan tinggi, pengembangan ekonomi dan wakaf produktif, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan kolaborasi menjadi langkah strategis untuk menghadirkan gerakan keagamaan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Persis yang sejak awal dikenal memiliki tradisi pengkajian dalil dan argumentasi diharapkan dapat menjadi teladan dalam membangun budaya dialog yang sehat, mengedepankan pemeriksaan fakta, serta menghormati perbedaan pendapat.
“Kita tidak dapat menyampaikan sesuatu sebagai fakta apabila belum diperiksa; jangan memperlakukan perbedaan pendapat sebagai alasan merendahkan pribadi; dan jangan sampai semangat membela agama mengurangi kewajiban berlaku adil,” lanjut Randy.
Nilai-nilai tersebut juga tercermin dalam perjalanan sejarah Persis melalui pemikiran Mohammad Natsir, salah satu tokoh yang memiliki kontribusi penting dalam memperjuangkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Mosi Integral pada 3 April 1950.
Perjuangan Natsir menjadi pelajaran bahwa keteguhan prinsip harus berjalan beriringan dengan kemampuan berdialog, membangun kesepakatan, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Dalam konteks kehidupan bernegara, organisasi kemasyarakatan keagamaan memiliki peran yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh pemerintah. Negara bertanggung jawab menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kebebasan beragama dan berserikat. Sementara itu, organisasi keagamaan berperan membangun karakter, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan tanggung jawab sosial masyarakat.
Melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan, Kemenko Kumham Imipas turut membuka ruang dialog terhadap pemikiran dan masukan konstruktif dari berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk Persis.
“Pemerintah memerlukan kritik dan saran yang mempunyai dasar, sebagaimana organisasi masyarakat memerlukan pemerintah yang bersedia mendengarkan,” pungkasnya.
