Jakarta, 12 November 2026 – Berbagai dinamika dan perkembangan isu strategis di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ke depan. Sejumlah aspek, mulai dari pengelolaan kawasan perbatasan, pelayanan keimigrasian, hubungan bilateral antarnegara, hingga strategi penyelenggaraan pemasyarakatan, menjadi bagian dari pembahasan dalam rapat isu strategis yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Aula Kemenko Kumham Imipas, Kamis (12/11).
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian, Agung Sampurno, dengan menghadirkan narasumber dari sejumlah kementerian dan lembaga. Hadir dalam kegiatan tersebut Wachid selaku Kepala Bagian Perencanaan, Arie Poluzzi selaku Diplomat Ahli Madya Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, Budi Setyono selaku Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP DT, Taufik Tri Prabowo selaku Kepala Subdirektorat Strategi Program Pemasyarakatan dan Kerangka Pendanaan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta Dulyono selaku Direktur Tata Negara Kementerian Hukum.
Dalam pengantarnya, Agung Sampurno menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi wadah untuk menghimpun berbagai pandangan dan masukan dari kementerian dan lembaga terkait terhadap isu-isu strategis yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan pemerintah. Pembahasan dilakukan dengan mencermati perkembangan di tingkat nasional, bilateral, regional, maupun global, sehingga berbagai tantangan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai bahan koordinasi dan harmonisasi kebijakan.
“Melalui diskusi ini, kami berharap dapat memperoleh berbagai insight dan masukan dari kementerian dan lembaga terkait mengenai isu-isu strategis yang berkembang, baik di tingkat nasional, bilateral, regional, maupun global. Masukan tersebut nantinya akan menjadi bahan bagi kami dalam mengidentifikasi agenda isu strategis dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada pimpinan,” ujar Agung Sampurno.
Sejumlah perspektif dari para narasumber turut memperkaya pembahasan, mulai dari aspek perencanaan program dan pelaporan, hukum dan perjanjian kewilayahan, pengelolaan kawasan perbatasan, hingga strategi program dan kerangka pendanaan pemasyarakatan. Dari sisi hukum dan hubungan luar negeri, dinamika status kewarganegaraan masyarakat keturunan Indonesia dan Filipina serta perkembangan perjanjian bilateral terkait perbatasan menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian. Sementara itu, aspek perencanaan dan pemasyarakatan turut menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi kebutuhan serta arah kebijakan yang perlu diselaraskan dengan agenda pembangunan pemerintah.
Dalam pembahasan mengenai pengelolaan kawasan perbatasan, Budi Setyono memaparkan perkembangan transformasi kelembagaan BNPP DT serta arah penguatan tata kelola perbatasan. Menurutnya, pengelolaan kawasan perbatasan memerlukan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), mengembangkan konsep *smart border post*, serta mendorong penerapan sistem pelayanan terpadu melalui pendekatan *single window*.
“Pengelolaan kawasan perbatasan tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian atau lembaga saja. Diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam meningkatkan tata kelola PLBN, memperkuat pelayanan lintas batas negara, serta mengoptimalkan pengawasan perlintasan. Ke depan, pengembangan konsep *smart border post* dan penerapan sistem pelayanan terpadu menjadi salah satu hal yang perlu kita dorong bersama,” ujar Budi Setyono.
Selain penguatan tata kelola PLBN, pembahasan juga mencakup berbagai tantangan pengelolaan perlintasan di kawasan perbatasan, termasuk keberadaan PLBN tradisional, penyesuaian titik perlintasan dalam perjanjian lintas batas negara, serta pengawasan terhadap jalur tidak resmi. Hal tersebut menjadi perhatian bersama mengingat aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan terus berkembang dan memerlukan dukungan kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dari aspek hubungan internasional, dinamika kerja sama bilateral juga menjadi perhatian, khususnya terkait penyesuaian *border crossing agreement*, *trade agreement*, dan *joint patrol agreement*. Perkembangan hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, termasuk Filipina, menjadi salah satu hal yang perlu dicermati agar pengaturan perlintasan dan pengelolaan kawasan perbatasan tetap relevan dengan kebutuhan serta perkembangan situasi terkini. Di sisi lain, perspektif perencanaan program dan strategi penyelenggaraan pemasyarakatan turut menjadi bagian dari pembahasan dalam rangka mengidentifikasi isu yang memerlukan perhatian dan penyelarasan kebijakan. Berbagai masukan dari para narasumber diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan lintas sektor, sekaligus menjadi bahan dalam menentukan prioritas agenda strategis di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.
Melalui pertemuan ini, Kemenko Kumham Imipas berupaya menghimpun berbagai perspektif dan rekomendasi dari kementerian serta lembaga terkait sebagai bahan perumusan agenda isu strategis dan kebijakan ke depan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat mendorong keselarasan langkah pemerintah dalam menghadapi dinamika keimigrasian dan pemasyarakatan, sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas dan target pembangunan nasional.
