Depok, 12 November 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, efisien, dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2026 dan Nomor 3 Tahun 2026 yang diselenggarakan di BPSDM Kementerian Hukum, Cinere, Depok, Kamis (12/11).
Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan, Agung Adi Putro, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan yang diikuti 45 peserta dari Sekretariat Kementerian Koordinator dan tiga kedeputian ini bertujuan menyamakan pemahaman aparatur mengenai pengadaan melalui katalog elektronik serta persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia, guna mendukung proses pengadaan yang tertib dan sesuai ketentuan.
Dalam sambutannya, Kepala Biro Umum dan Keuangan Kemenko Kumham Imipas, Dannie Firmansyah, menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Pengadaan barang/jasa pemerintah bukan sekadar proses administratif untuk memenuhi kebutuhan operasional instansi, melainkan bagian penting dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata," tegas Dannie.
Menurutnya, pembaruan regulasi pengadaan perlu diikuti dengan peningkatan pemahaman dan penyesuaian prosedur kerja di setiap unit organisasi. Hal ini penting agar seluruh tahapan pengadaan tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga berorientasi pada efektivitas belanja negara, integritas, serta pencapaian tujuan organisasi.
Dannie menekankan empat aspek utama yang perlu menjadi perhatian seluruh aparatur, yakni pemahaman dan penerapan regulasi secara menyeluruh, optimalisasi katalog elektronik dan penggunaan produk dalam negeri, penguatan perencanaan dan persiapan pengadaan, serta peningkatan integritas dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan.
"Utamakan pemanfaatan katalog elektronik melalui mekanisme e-purchasing dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi," ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam penyusunan dokumen pengadaan, mulai dari spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK), hingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Perencanaan yang matang menjadi fondasi untuk memastikan pengadaan sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Laksanakan setiap tahapan pengadaan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta hindari benturan kepentingan," pesan Dannie kepada seluruh peserta.
Sosialisasi menghadirkan dua narasumber dari LKPP yang memberikan penjelasan mengenai substansi pembaruan regulasi beserta implikasinya terhadap pelaksanaan pengadaan pemerintah.
Pada sesi pertama, Mieke Eka Putri, Pranata Komputer Ahli Muda pada Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP, memaparkan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Materi difokuskan pada penguatan mekanisme transaksi, pengendalian harga, perluasan pengelolaan katalog, serta peningkatan pengawasan terhadap penyedia.
Mieke juga menjelaskan tiga mekanisme pembelian melalui katalog elektronik, yakni pembelian langsung, negosiasi harga, dan mini kompetisi. Pengaturan tersebut diarahkan untuk memperjelas proses pemilihan penyedia sekaligus mendorong persaingan usaha yang sehat dan efisiensi penggunaan anggaran.
Materi mencakup ketentuan transaksi melalui e-purchasing dengan batas nilai Rp50 juta serta pengaturan khusus pengadaan langsung di wilayah Papua hingga Rp1 miliar dalam rangka mendukung percepatan pembangunan.
Sementara itu, pada sesi kedua, Andi Rannualdi, Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, memaparkan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.
Pembahasan menitikberatkan pada penguatan tata kelola sejak tahap persiapan pengadaan, transparansi kepemilikan badan usaha, pencegahan praktik persaingan tidak sehat, serta penerapan prinsip pengadaan berkelanjutan.
Salah satu ketentuan yang disampaikan adalah kewajiban pelaporan informasi pemilik manfaat (beneficial owner) bagi peserta tender pemerintah yang diterapkan secara bertahap hingga 2027 guna memperkuat transparansi serta mencegah korupsi dan benturan kepentingan.
Andi juga menegaskan larangan praktik peminjaman nama perusahaan (pinjam bendera) dan pengalihan seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain karena dapat mengganggu persaingan sehat dan akuntabilitas penyedia. Pelanggaran dapat berujung pada pembatalan kontrak hingga sanksi daftar hitam sesuai ketentuan.
Selain itu, PPK wajib memprioritaskan produk dalam negeri dengan memperhatikan TKDN, SNI, serta peluang bagi usaha kecil dan koperasi. Aspek keberlanjutan, termasuk dampak lingkungan, juga menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan.
Kedua sesi sosialisasi turut diisi dengan diskusi dan tanya jawab sebagai ruang konsultasi bagi peserta untuk memperdalam pemahaman regulasi sekaligus mengidentifikasi kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaan pengadaan.
Lewat kegiatan ini, Kemenko Kumham Imipas terus memperkuat kompetensi aparatur dan tata kelola pengadaan yang berintegritas. Pemahaman terhadap pembaruan regulasi LKPP diharapkan mampu mewujudkan pengadaan yang tertib, transparan, kompetitif, dan tepat sasaran, sehingga penggunaan anggaran negara memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
