Jakarta, 18 Maret 2025 — Dalam rangka mewujudkan sinergi yang lebih efektif, Kedeputian Bidang Koordinasi HAM Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar pertemuan dengan Kedeputian 1 Bidang Hukum dan HAM Kantor Staf Presiden (KSP). Pertemuan ini membahas pentingnya kolaborasi antara delapan Kementerian dan Lembaga (K/L) yang membawahi bidang Hak Asasi Manusia (HAM).
Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas, Ibnu Chuldun, dalam sambutannya mengungkapkan harapannya agar KSP dapat berperan sebagai penyelaras antara Asta Cita dan tugas serta fungsi dari kedelapan Kementerian dan Lembaga yang memiliki peran dalam bidang HAM.
"Penting untuk memastikan bahwa setiap instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang HAM dapat saling bersinergi. Dengan adanya koordinasi yang baik, kita dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada tanpa ada tumpang tindih kewenangan," jelasnya.
Lebih lanjut, Ibnu juga menekankan bahwa kolaborasi antar institusi sangat penting untuk menghindari duplikasi tugas dan memperkuat efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. "Institusi yang memiliki banyak tugas namun dengan anggaran terbatas perlu mendapat penguatan. Agar setiap lembaga dapat menjalankan tugasnya secara maksimal, perlu adanya dukungan yang solid antar lembaga," tambah Ibnu.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Deputi 1 Bidang Hukum dan HAM Kantor Staf Presiden, Letjen TNI (Purn) Dr. Hilman Hadi, menyatakan bahwa KSP siap mendukung upaya penyetaraan tugas dan fungsi dari kedelapan Kementerian dan Lembaga yang mengampu tugas di bidang HAM. "Kami sangat mendukung kolaborasi yang terjadi antara Kemenko Kumham Imipas dan lembaga lainnya. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil berkaitan dengan HAM dapat berjalan dengan efektif dan efisien," ungkap Hilman.
Hilman juga memberikan apresiasi terhadap langkah proaktif yang diambil oleh Kemenko Kumham Imipas yang telah menginisiasi koordinasi ini. "Langkah Kemenko Kumham Imipas yang memfasilitasi pertemuan koordinasi ini adalah sebuah upaya yang sangat baik untuk meningkatkan kerja sama antara instansi yang terlibat dalam bidang HAM. Ini adalah langkah positif untuk memperkuat pelaksanaan HAM di Indonesia," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai inisiatif dan rencana aksi untuk meningkatkan kolaborasi antar K/L dalam penguatan kebijakan HAM juga dibahas, dengan harapan dapat tercapai tujuan bersama untuk memajukan hak asasi manusia di Indonesia secara lebih efektif.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara lembaga-lembaga negara yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan hak asasi manusia, dengan tetap menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
