Jakarta, 17 April 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menerima permohonan audiensi dari Pencipta Solusi Nasional pada Kamis, 17 April 2025. Dalam audiensi ini, Pencipta Solusi Nasional memaparkan konsep inovatif “Trisula Wedha” sebagai pendekatan untuk membantu penanganan korupsi, narkoba, dan tindak kriminalitas lainnya di Indonesia.
Kegiatan audiensi yang berlangsung di kantor Kemenko Kumham Imipas tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Nofli, dan didampingi oleh Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum, Setyo Utomo.
Dalam sambutannya, Deputi Nofli menyambut baik gagasan tersebut dan menegaskan pentingnya inovasi serta pendekatan kolaboratif dalam penegakan hukum di Indonesia.
“Gagasan yang disampaikan oleh Pencipta Solusi Nasional menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun sistem hukum yang lebih kuat. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan penting dalam upaya pengawalan hukum di Indonesia,” ujar Deputi Nofli.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan paparan oleh Setyo Utomo yang menjelaskan secara rinci tugas dan fungsi Keasdepan Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum Kemenko Kumham Imipas. Ia menekankan bahwa gagasan “Trisula Wedha” memiliki benang merah dengan upaya pemerintah dalam mencapai target Indeks Pembangunan Hukum (IPH) yang menjadi prioritas nasional.
“Sinergi antara gagasan masyarakat dan kebijakan pemerintah menjadi kunci. Konsep Trisula Wedha berpotensi mendukung pencapaian target IPH melalui pendekatan berbasis budaya hukum dan moralitas,” jelas Asdep Setyo.
Dalam paparannya, Pencipta Solusi Nasional menjelaskan bahwa “Trisula Wedha” merupakan konsep yang menitikberatkan pada peningkatan moral individu sebagai langkah preventif terhadap kejahatan.
“Kami percaya bahwa pemberantasan korupsi, narkoba, dan kriminalitas lainnya tidak bisa hanya bergantung pada penindakan, tapi juga membutuhkan pendekatan pembinaan karakter dan penguatan moralitas,” ungkap perwakilan Pencipta Solusi Nasional, Hariono S. Notonegoro.
Pihaknya juga menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjunjung tinggi hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kami berharap gagasan ini bisa menjadi bagian dari solusi nasional. Tentu, dengan dukungan seluruh elemen bangsa untuk mematuhi dan menegakkan hukum secara konsisten,” tambahnya.
Audiensi ini diakhiri dengan diskusi interaktif dan rencana tindak lanjut berupa kajian mendalam terhadap konsep “Trisula Wedha” sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan penegakan hukum ke depan.
