Jakarta, 17 Juli 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Kemenko Kumham Imipas, Jumat (17/7).Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terhadap indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan realisasi anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2026
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, R. Andika Dwi Prasetya, serta dihadiri oleh para Kepala Biro, para Sekretaris Deputi, dan jajaran pegawai di lingkungan Kemenko Kumham Imipas.
Mengawali kegiatan, Kepala Biro Umum dan Keuangan, Dannie Firmansyah, menyampaikan bahwa rapat anggaran merupakan instrumen strategis dalam memastikan kualitas pelaksanaan program pemerintah.
Dalam arahannya, Sekretaris Kementerian Koordinator, R. Andika Dwi Prasetya, menegaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan hukum sebagaimana menjadi agenda prioritas Presiden. Untuk itu, seluruh jajaran diminta menyatukan visi, memperkuat kolaborasi, serta bekerja melampaui rutinitas administratif dengan berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Andika juga menyampaikan apresiasi atas capaian Kemenko Kumham Imipas yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan anggaran Tahun 2025. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan anggaran selama semester pertama Tahun Anggaran 2026 masih menunjukkan sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian agar kualitas pelaksanaan anggaran semakin meningkat.
"Predikat WTP merupakan capaian yang patut disyukuri. Namun, keberhasilan tersebut harus diikuti dengan kualitas pelaksanaan anggaran yang semakin baik. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar mendukung pencapaian target kinerja organisasi," tegasnya.
Lebih lanjut, Andika menekankan pentingnya penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) secara tertib, akurat, dan realistis oleh seluruh unit kerja. Menurutnya, RPD merupakan instrumen pengendalian yang penting untuk menghindari penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun serta menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan.
"Saya meminta seluruh unit kerja menerapkan pola kerja berbasis kinerja. Jangan hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi pastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan capaian kinerja yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat," ujar Andika.
Pada sesi pembahasan, para Kepala Biro dan Sekretaris Deputi memaparkan capaian pelaksanaan anggaran Triwulan II sekaligus menyampaikan rencana percepatan penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya. Rapat juga menghasilkan sejumlah masukan, di antaranya penyusunan SOP Pengelolaan Anggaran dan Keuangan serta usulan pembentukan PPK Pembantu pada setiap kedeputian guna mendukung efektivitas pengelolaan anggaran.
Hasil rapat diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran pada triwulan berikutnya, sehingga target kinerja organisasi dapat tercapai secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat yang optimal bagi pelaksanaan tugas Kemenko Kumham Imipas.
