Banda Aceh, 14 Mei 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyelenggarakan rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh serta jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian se-Aceh.
Rapat dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Bidang Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Herdaus, yang menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas keimigrasian di daerah.
"Rapat ini menjadi sarana penting untuk menyamakan langkah, membangun sinergi, dan menyelesaikan berbagai isu strategis keimigrasian yang tidak bisa ditangani sendiri oleh satu institusi," ujar Herdaus dalam sambutannya.
Ia menjelaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas memiliki peran krusial dalam mendukung kementerian teknis, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dalam menangani isu-isu lintas sektoral.
"Kami hadir untuk mendorong dan memperkuat jajaran Kanwil Imigrasi Aceh agar dapat memberikan kinerja terbaik. Ini bagian dari kontribusi kita bersama untuk mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Republik Indonesia," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Herdaus turut menanggapi sejumlah permasalahan yang disampaikan oleh jajaran Imigrasi Aceh. Mulai dari persoalan teknis seperti pengawasan orang asing dan penanganan pengungsi ilegal, hingga kendala fasilitatif seperti keterbatasan sarana prasarana, anggaran, dan sumber daya manusia.
"Kami mengajak seluruh jajaran untuk terbuka dan aktif berdiskusi dengan Kemenko Kumham Imipas. Jika ada hambatan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat teknis, mari kita cari solusi bersama di tingkat koordinasi lintas K/L," katanya.
Menutup rapat, Herdaus berpesan agar seluruh insan imigrasi senantiasa menjaga integritas dan loyalitas terhadap organisasi.
"Milikilah sense of belonging. Jaga nama baik institusi, tingkatkan profesionalisme, dan pastikan setiap langkah kita mencerminkan harkat, martabat, dan wibawa Kementerian," pungkasnya.
Rapat ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarunit kerja di wilayah Aceh serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang adaptif terhadap tantangan zaman.
