Jakarta, 16 September 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mematangkan rencana aksi serta kelengkapan data dukung menghadapi Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2026.Persiapan tersebut dilakukan melalui kegiatan Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenko Kumham Imipas Tahun 2026 yang digelar di Gran Melia Hotel Jakarta, Rabu (16/9/2026). Kegiatan menjadi forum finalisasi rencana aksi sekaligus konsultasi untuk memastikan setiap indikator Reformasi Birokrasi (RB) didukung dokumen dan bukti pelaksanaan yang sesuai.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Organisasi Kemenko Kumham Imipas, Achmad Fahrurazi. Dalam arahannya, Achmad menekankan pentingnya penyelesaian dan finalisasi rencana aksi RB yang berkaitan dengan berbagai indikator penilaian.
Menurut Achmad, perhatian perlu diberikan terhadap sejumlah indikator yang memiliki bobot penilaian cukup besar, termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Reformasi Hukum (IRH), serta indikator lainnya yang menjadi bagian dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko Kumham Imipas.
“Rencana aksi Reformasi Birokrasi perlu kita finalisasi, terutama yang berkaitan dengan indikator-indikator utama. Ada beberapa komponen dengan bobot cukup tinggi seperti SPBE, IRH, dan indikator lainnya yang perlu dipastikan pemenuhannya,” ujar Achmad.
Selain memastikan pelaksanaan rencana aksi, ia juga menekankan pentingnya ketersediaan data dukung yang dapat menunjukkan implementasi program secara nyata. Salah satunya melalui hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang telah dipublikasikan melalui website resmi Kemenko Kumham Imipas sebagai bagian dari keterbukaan informasi sekaligus bukti pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan.
“Kita juga sudah memiliki hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang ditayangkan di website Kemenko sebagai salah satu bukti dukung penilaian. Seluruh unsur ini harus kita pastikan lengkap sehingga hasil Reformasi Birokrasi tahun ini dapat maksimal,” tuturnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan konsultasi bersama Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Yanneri Andreas Panjaitan.
Yanneri menjelaskan bahwa penyusunan rencana kerja Reformasi Birokrasi perlu memastikan keterkaitan yang jelas antara target, rencana aksi, pelaksanaan kegiatan, serta data dukung yang disiapkan oleh masing-masing unit kerja.
“Yang perlu dipastikan adalah setiap rencana aksi memiliki bukti dukung yang relevan dan benar-benar menggambarkan pelaksanaan kegiatan. Karena itu, proses reviu dan konsultasi seperti ini penting agar tim dapat melihat kembali apakah dokumen yang disiapkan sudah sesuai dengan indikator evaluasi Reformasi Birokrasi,” ujar Yanneri.
Rencana kerja Reformasi Birokrasi Kemenko Kumham Imipas turut direviu secara langsung sehingga Tim RB dapat mengidentifikasi bagian yang masih membutuhkan penyempurnaan. Forum tersebut juga memberikan kesempatan kepada masing-masing unit kerja untuk berkonsultasi mengenai kelengkapan dan kesesuaian data dukung terhadap indikator yang menjadi tanggung jawabnya.
Melalui kegiatan ini, Kemenko Kumham Imipas berupaya memastikan rencana aksi, pelaksanaan program, serta bukti dukung Reformasi Birokrasi tersusun secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan evaluasi. Persiapan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi sekaligus mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemenko Kumham Imipas.
