Jakarta, 18 Februari 2025 - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menghadiri secara langsung pada Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rencana Pemberian Amnesti yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Rapat diselenggarakan di Ballroom Oemar Seno Adji Gedung Ditjen AHU.
Hadir pada rapat kali ini Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Dwi Nastiti. Dalam pemaparan materi kali ini Dwi Nastiti menjelaskan tujuan pemberian amnesti yang terdiri dari lima tujuan utama yakni Transisi Demokrasi, Pemeliharaan Perdamaian, Rekonsiliasi Nasional, Mengurangi Kelebihan Kapasitas Lapas dan Mencegah Ketidakstabilan.
“Pemberian amnesti ini sering kali disertai dengan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, yang bisa memberikan efek pencegahan terhadap kejahatan serupa di masa depan. Pemberian amnesti juga bisa mengurangi potensi bagi individu untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut, karena telah diberi kesempatan.” Tuturnya,
Dwi Nastiti pun berujar bahwa pemberian amnesti ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni sesuai dengan Kriteria Pemberian Amnesti Kepada Narapidana dan Anak Binaan Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.02.02-51 Tanggal 10 Januari 2025 Perihal Pelaksanaan Verifikasi dan Assasment Pemberian Amnesti.
Dalam Rapat kali ini dilakukan juga penyampaian Surat Keputusan Dirjen AHU Nomor AHU-04.AH.07 Tahun 2025 tanggal 13 Februari 2025 Tentang Tim Komite Bersama dengan Instansi terkait Perihal Penyusunan Rekomendasi Pemberian Amnesti.
