Batam, 24 April 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi pengadaan digital pemerintah melalui partisipasi aktif dalam Forum Komunikasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa serta Business Matching yang digelar di Harris Hotel Batam Center, Kamis (24/4).
Dalam kegiatan strategis ini, Kemenko Kumham Imipas diwakili oleh Sekretaris Kementerian Koordinator, R. Andika Dwi Prasetya, serta Kepala Biro Umum Dannie Firmansyah. Kehadiran mereka menjadi wujud nyata keterlibatan aktif kementerian dalam mengawal pelaksanaan pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel.
“Pengelolaan pengadaan bukan hanya soal prosedur administrasi, tetapi menjadi instrumen penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, berdaya saing, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, termasuk dalam konteks pemasyarakatan dan layanan imigrasi,” ujar Sekretaris Kemenko Kumham Imipas.
Forum yang diselenggarakan oleh LKPP ini mengangkat tema “Profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam Mendukung Akselerasi Digital dengan E-Katalog Versi 6 dalam Mewujudkan Pengadaan Berkelanjutan”. Kegiatan ini menghadirkan berbagai tokoh penting nasional dan menjadi ajang diskusi yang kaya akan perspektif lintas sektor, termasuk sektor hukum dan HAM.
Menurut Sekretaris Kemenko, transformasi pengadaan digital yang diusung melalui E-Katalog Versi 6 memberikan peluang besar bagi instansi pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran, mendorong penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan pengadaan yang inklusif dan akuntabel.
“Di tengah dorongan percepatan transformasi digital, kami di Kemenko Kumham Imipas terus memperkuat kapasitas SDM dan sistem tata kelola agar sejalan dengan prinsip good governance dan semangat pengadaan berkelanjutan,” tegasnya.
Kemenko Kumham Imipas memandang bahwa kolaborasi antarinstansi dalam forum seperti ini sangat penting untuk membangun pemahaman bersama, berbagi praktik baik, serta memperkuat koordinasi lintas sektor demi mewujudkan tata kelola pengadaan yang semakin profesional, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
