Jakarta, 24 April 2025 – Dalam upaya memperkuat sinergi dan efektivitas pembangunan bidang hukum sesuai perencanaan nasional dan penyelesaian isu strategis, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melalui Deputi Bidang Koordinasi Hukum menggelar rapat koordinasi bersama Bappenas dan perwakilan unit kerja terkait, Kamis (24/4), di ruang rapat Deputi Bidang Koordinasi Hukum.
Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan capaian target pembangunan bidang hukum sesuai perencanaan nasional dan penyelesaian isu strategis, khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) yang menjadi turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Sri Yuliani, menyampaikan bahwa koordinasi lintas unit kerja sangat penting agar pembangunan hukum nasional berjalan sesuai arah kebijakan negara.
"Target pembangunan bidang hukum harus menjadi satu irama dengan dokumen perencanaan nasional. Di sinilah pentingnya penyelarasan dan sinergi antarkementerian dan lembaga,” tegas Sri Yuliani.
Dalam sesi lanjutan, Perencana Ahli Madya Bappenas, Tanti Dian Ruhama, juga memaparkan mekanisme penyusunan Renstra K/L dan keterkaitannya dengan RPJMN. Ia menyampaikan bahwa Renstra K/L saat ini masih dalam proses penyusunan dan akan dibahas lebih lanjut dalam waktu dekat.
"Kami dorong agar setiap perjanjian kinerja di lingkungan Kemenko Kumham Imipas benar-benar menjadi turunan dari RPJMN. Ini penting agar capaian pembangunan bidang hukum sesuai perencanaan nasional dan penyelesaian isu strategis dapat terukur secara nasional,” ujarnya.
Salah satu isu strategis yang dibahas adalah pentingnya koordinasi dalam penyusunan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) sebagai indikator utama pencapaian target Kemenko Kumham Imipas.
"IPH menjadi wajah pembangunan hukum kita. Maka, penyusunannya harus kolaboratif dan berbasis data,” imbuh Sri Yuliani.
Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa target pembangunan bidang hukum sesuai perencanaan nasional dan penyelesaian isu strategis pada kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas akan difokuskan pada capaian IPH, dengan pengawalan ketat dari seluruh pihak terkait.
Dengan semangat kolaboratif, diharapkan pembangunan bidang hukum sesuai perencanaan nasional dan penyelesaian isu strategis nasional ke depan dapat lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
