Jakarta, 5 Maret 2025 – Kemenko Kumham Imipas terus memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Herdaus menghadiri rapat koordinasi yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) pada Selasa (5/3).
Ia mengatakan bahwa sinergi antarinstansi menjadi kunci utama dalam menekan angka perdagangan orang yang masih marak terjadi.
“Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam upaya pemberantasan TPPO,” ujar Herdaus.
Penguatan sistem pemantauan di perbatasan, peningkatan kerja sama dengan negara-negara tujuan migran, serta optimalisasi penindakan hukum terhadap pelaku TPPO menjadi fokus dalam diskusi ini.
Selain itu, Kemenko Kumham Imipas juga menekankan pentingnya peran teknologi dalam mendeteksi potensi perdagangan orang sejak dini. Digitalisasi sistem imigrasi dan pengawasan ketat terhadap jalur perlintasan menjadi salah satu langkah strategis yang terus dikembangkan.
Herdaus juga menyampaikan bahwa pemerintah berharap dengan adanya koordinasi yang lebih kuat antarlembaga, upaya pemberantasan TPPO dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi warga negara Indonesia, khususnya mereka yang rentan terhadap kejahatan perdagangan orang. “Kami akan terus berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari ancaman TPPO dengan langkah-langkah strategis yang terukur dan terkoordinasi,” ujarnya.
Kemenko Kumham Imipas berkomitmen menyiapkan langkah strategis pemerintah dalam menegakkan hukum dan menjaga hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan komitmen nasional maupun internasional dalam pemberantasan TPPO.
