Jakarta, 16 Juli 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) kembali menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan permasalahan kewarganegaraan warga keturunan Filipina di Indonesia, atau Persons of Philippines Descent (PPDs), melalui penyelenggaraan Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan PPDs yang digelar di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (16/7).
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, I Nyoman Surya Mataram, merupakan bagian dari pelaksanaan kesepakatan bilateral dalam kerangka Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) antara Republik Indonesia dan Republik Filipina yang telah disepakati sejak 2014.
Dalam sambutannya, Surya menekankan pentingnya penanganan menyeluruh terhadap status kewarganegaraan dan keberadaan para PPDs, khususnya yang bermukim di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya.
Ia menjelaskan bahwa fenomena serupa juga terjadi pada warga keturunan Indonesia di Filipina Selatan (Person of Indonesian Descent - PIDs) yang telah tinggal selama tiga hingga empat generasi, namun kerap menghadapi kerentanan hukum karena status sebagai illegal migrant, undocumented person, hingga stateless person.
“Isu PPDs ini bukan hanya soal administrasi kependudukan, tapi menyangkut hak-hak dasar manusia yang harus dilindungi. Negara tidak boleh membiarkan siapapun hidup dalam kekosongan hukum atau tanpa identitas kewarganegaraan,” tegas Surya.
Ia juga menegaskan bahwa forum ini merupakan momentum penting untuk menyusun kebijakan yang sinergis dan berkelanjutan lintas kementerian/lembaga.
“Saya mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk menjadikan forum ini sebagai ruang dialektika, mencari solusi bersama yang konkrit. Kita tidak boleh menunda lagi penyelesaian masalah ini, karena menyangkut kehidupan, masa depan, dan perlindungan hukum bagi ribuan jiwa,” sampainya.
Sebelumnya, kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia Penyelenggara, Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian, Agato P.P. Simamora, yang menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Pemerintah Indonesia atas hasil pertemuan JCBC ke-6 tahun 2014. “Kita ingin memastikan bahwa kesepakatan bilateral tersebut tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi konkret,” ujar Agato.
Rapat ini dihadiri oleh lintas kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Nofli, Staf Khusus Bidang Kerjasama Luar Negeri, Ahmad Usmarwi Kaffah, para asisten deputi di lingkungan Kemenko Kumham Imipas, perwakilan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, Kemendagri, Kementerian Agama, BIN, BNPT, KSP, Ombudsman, Pemprov Sulawesi Utara, Pemerintah Daerah Bitung dan Tahuna, Polda Sulawesi Utara, serta Kepala Kantor Imigrasi Bitung dan Tahuna.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut dinilai strategis dalam menyusun rekomendasi tahapan dan tata cara penyelesaian persoalan PPDs secara nasional. Diharapkan, hasil dari rapat ini akan menjadi basis koordinasi yang kuat dalam merumuskan kebijakan lintas sektor yang menjamin perlindungan, kejelasan status, dan masa depan warga keturunan Filipina di Indonesia.
“Semoga kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga menghasilkan solusi dan rekomendasi yang aplikatif demi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia,” tutup Surya.
