Jakarta, 16 Juli 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) turut serta dalam Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Gedung Saleh Afiff, Kementerian PPN/Bappenas, Rabu (16/7).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai pimpinan kementerian dan lembaga, antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PANRB, Kepala Badan Informasi Geospasial, serta seluruh undangan terkait.
Dalam forum ini, disoroti bahwa di era transformasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis data, informasi geospasial tidak lagi sekadar menyajikan peta lokasi. Lebih dari itu, informasi ini menyatukan dimensi sosial, ekonomi, hukum, dan lingkungan ke dalam konteks ruang, yang menjadi dasar kuat dalam merumuskan kebijakan publik.
Sekretaris Kemenko Kumham Imipas R. Andika Dwi Prasetya menegaskan pentingnya pemanfaatan informasi geospasial sebagai instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan nasional.
"Fungsi Kemenko Kumham Imipas sangat bergantung pada data spasial dalam mengelola isu-isu strategis seperti persebaran pelanggaran HAM, lokasi lembaga keimigrasian dan pemasyarakatan, titik rawan hukum, hingga distribusi sumber daya manusia dan aset kementerian di seluruh Indonesia," ujarnya
Selain itu, informasi geospasial juga dinilai penting untuk mendukung evaluasi pelaksanaan program nasional, memantau capaian pembangunan berbasis wilayah, serta meningkatkan akuntabilitas pengawasan melalui sistem pemantauan berbasis lokasi.
"Data spasial juga dapat membantu kami dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis wilayah, sehingga intervensi program bisa lebih efisien, sesuai kondisi geografis dan sosial masyarakat," tutup Sesmenko Andika.
Kemenko Kumham Imipas menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain dalam pemanfaatan data geospasial. Dengan sistem yang terintegrasi dan data yang akurat, kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan wilayah dan masyarakat, sekaligus meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program nasional.
Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial ini menjadi momentum strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, serta mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, adaptif, dan akuntabel.
