Penajam Paser Utara, 05 Agustus 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) memperkuat koordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam mempersiapkan dukungan kelembagaan, perkantoran, hunian aparatur sipil negara (ASN), serta sarana dan prasarana pendukung di IKN. Koordinasi tersebut dilakukan melalui audiensi Sekretaris Kemenko Kumham Imipas R. Andika Dwi Prasetya dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Kantor Otorita IKN, Penajam Paser Utar, Kalimantan Timur, Rabu (5/8/2026).
Andika menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari langkah koordinasi Kemenko Kumham Imipas dalam menindaklanjuti arah kebijakan pemerintah mengenai pembangunan dan pemindahan pusat pemerintahan ke IKN secara bertahap.
“Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah koordinasi Kemenko Kumham Imipas untuk mempersiapkan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden mengenai IKN, khususnya dalam mewujudkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. Kami ingin melihat secara langsung perkembangan pembangunan serta kesiapan kantor, hunian ASN, dan berbagai sarana pendukung lainnya,” ujar Andika.
Menurut Andika, informasi mengenai kesiapan infrastruktur dan fasilitas di IKN diperlukan sebagai dasar untuk memetakan kebutuhan kementerian dan unit kerja dalam lingkup koordinasi Kemenko Kumham Imipas.
Pemetaan tersebut mencakup kebutuhan ruang perkantoran, penempatan pegawai, hunian ASN, fasilitas pelayanan publik, konektivitas kawasan, serta sarana pendukung bagi pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, keimigrasian, dan pemasyarakatan.
“Kemenko Kumham Imipas siap mendukung program-program Otorita IKN sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Koordinasi harus dilakukan sejak awal agar kebutuhan kementerian dan lembaga dapat dipersiapkan secara terencana, terintegrasi, dan selaras dengan tahapan pembangunan IKN,” lanjut Andika.
Pada kesempatan yang sama, Basuki Hadimuljono memaparkan perkembangan pembangunan IKN, termasuk pembangunan kawasan perkantoran pemerintahan, kawasan legislatif dan yudikatif, hunian ASN, jaringan jalan, fasilitas pelayanan dasar, serta berbagai proyek investasi.
Basuki menjelaskan bahwa pembangunan IKN terus dilaksanakan secara bertahap dengan fokus pada penyelesaian ekosistem pemerintahan, peningkatan konektivitas, pemenuhan kebutuhan hunian, serta penyediaan layanan dasar perkotaan.
“Pembangunan IKN terus berjalan dan kami berupaya memastikan seluruh fasilitas yang dibutuhkan dapat dipenuhi secara bertahap. Pembangunan tidak hanya mencakup gedung perkantoran, tetapi juga hunian ASN, jalan, air minum, fasilitas pelayanan dasar, dan sarana pendukung lainnya,” kata Basuki.
Menurut Basuki, pemenuhan sarana dan prasarana juga terus disesuaikan dengan perkembangan organisasi pemerintahan, termasuk bertambahnya kementerian dan lembaga pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Penyesuaian tersebut diperlukan agar kebutuhan ruang kerja, hunian, fasilitas pelayanan, dan infrastruktur pendukung bagi kementerian dan lembaga dapat diakomodasi dalam tahapan pembangunan IKN.
Dalam pembahasan tersebut, Basuki turut menyoroti pentingnya keberadaan layanan keimigrasian yang khusus, cepat, dan responsif di kawasan IKN. Layanan tersebut dibutuhkan untuk mendukung mobilitas investor, pelaku usaha, tenaga ahli, serta warga negara asing yang terlibat dalam pembangunan dan pengembangan IKN.
“Kehadiran layanan keimigrasian di IKN akan sangat penting, terutama untuk mendukung aktivitas investasi dan memberikan pelayanan kepada investor serta tenaga ahli asing. Kami berharap dapat terus berkoordinasi dengan Kemenko Kumham Imipas dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar kebutuhan tersebut dapat dipersiapkan dengan baik,” ujar Basuki.
Penguatan fungsi keimigrasian di kawasan IKN diharapkan dapat mendukung terciptanya iklim investasi yang semakin kondusif. Pada saat yang sama, pelayanan dan pengawasan terhadap keberadaan serta aktivitas warga negara asing harus tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Basuki juga menyampaikan bahwa sejumlah fasilitas di kawasan IKN telah dapat dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan kedinasan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
“Otorita IKN siap memfasilitasi kementerian dan lembaga yang ingin menyelenggarakan rapat, pertemuan, maupun kegiatan lainnya di Nusantara. Pemanfaatan fasilitas yang tersedia juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan aktivitas pemerintahan dan memperkenalkan kesiapan IKN kepada para pemangku kepentingan,” tutur Basuki.
Setelah audiensi, Andika bersama rombongan meninjau sejumlah fasilitas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi gedung perkantoran, hunian ASN, serta lingkungan dan fasilitas pendukung yang telah dibangun.
Kunjungan lapangan tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan pembangunan sekaligus berbagai kebutuhan yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut antara Kemenko Kumham Imipas, kementerian dalam lingkup koordinasinya, dan Otorita IKN.
Melalui audiensi dan peninjauan tersebut, Kemenko Kumham Imipas akan terus memperkuat koordinasi dan menyusun pemetaan kebutuhan secara komprehensif untuk mendukung tahapan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di IKN.
Sinergi antarlembaga tersebut menjadi bagian dari komitmen Kemenko Kumham Imipas dalam mendukung terwujudnya IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern, terintegrasi, berkelanjutan, serta mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.
