Jakarta, 28 Oktober 2025 – Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar Rapat Pembahasan Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang bertujuan untuk menyempurnakan rancangan rekomendasi kebijakan serta menyiapkan uji substantif sebelum disahkan.
Dalam sesi pertama, Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan Temmanengnga memaparkan hasil sinkronisasi dan koordinasi terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Ia menyoroti masih lemahnya data, keterbatasan SDM, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga di daerah. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan kapasitas SDM daerah dan pembentukan koordinasi lintas sektor yang lebih permanen.
Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan HAM Sorta Delima Lumban Tobing menekankan perlunya penguatan pengarusutamaan HAM dalam peraturan perundang-undangan serta pelibatan masyarakat untuk mencegah kebijakan diskriminatif. Ia juga mendorong pembangunan database sistem HAM nasional sebagai bagian dari reformasi kebijakan publik.
Staf Ahli Menko Bidang Reformasi Hukum Fitra Arsil memberikan sejumlah catatan strategis, antara lain pentingnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, penerapan prinsip Human Rights Due Diligence (HRDD) bagi sektor swasta, serta penegasan peran Kemenko Kumham Imipas sebagai moral custodian dalam pelaksanaan HAM. Ia juga menekankan agar kebijakan yang dihasilkan bersifat outcome oriented dan selaras dengan komitmen internasional.
Sementara itu, Staf Khusus Menko Bidang Isu Strategis Karjono menegaskan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi dasar dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Hal senada disampaikan Sekretaris Deputi Koordinasi Imipas Nur Azizah, yang menambahkan pentingnya pembahasan lintas sektor, termasuk isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang juga terkait bidang keimigrasian.
Dalam sesi kedua, pembahasan difokuskan pada dua Rancangan Rekomendasi Kebijakan, yaitu Pemenuhan Hak atas Reparasi bagi Korban Pelanggaran HAM Berat dan Pendidikan HAM dalam Kurikulum dan Diklat Nasional. Kedua asisten deputi menyoroti perlunya penguatan tata kelola data, penyusunan skema pembiayaan bersama (pooled funding) untuk reparasi non-yudisial, serta standarisasi kurikulum pendidikan HAM nasional yang inklusif dan terstruktur.
Staf Ahli Menko Bidang Administrasi Herdito Sandi memberikan tanggapan agar setiap rancangan rekomendasi kebijakan disusun dengan memperhatikan efektivitas implementasi dan tata kelola kelembagaan. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian/lembaga tanpa perlu memperbanyak memorandum of understanding (MoU), sepanjang masih berada dalam lingkup koordinasi yang sama. Herdito juga menambahkan perlunya pemetaan potensi kerja sama untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan di bidang HAM.
Rapat yang dipimpin oleh Deputi Bidkor HAM Ibnu Chuldun ini turut dihadiri para asisten deputi di lingkungan Bidkor HAM.
Rapat ditutup oleh Deputi Bidkor HAM Ibnu Chuldun dengan menyampaikan bahwa hasil pembahasan akan difinalisasi dan disampaikan dalam Rapat Pembahasan Rekomendasi Kebijakan bersama pimpinan tinggi kementerian/lembaga pada 18–19 November 2025 di Jakarta.
