Jakarta, 6 Januari 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menghadiri Silaturahmi Tahun Baru 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Graha Bhasvara Icchana, Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (6/1/2026). Momentum tersebut menjadi ajang untuk memperkuat sinergi nasional dalam menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Agenda rutin tahunan Bank Indonesia ini bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi dengan para mitra kerja strategis dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di sektor perekonomian. Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, anggota Komisi XI DPR RI, pemangku kepentingan eksternal, akademisi, serta mitra Bank Indonesia.
Dalam sambutannya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas capaian positif perekonomian nasional sepanjang tahun 2025. Ia menuturkan bahwa Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan mencapai 5,1 persen, yang didukung oleh percepatan digitalisasi sistem pembayaran serta meningkatnya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Digitalisasi sistem pembayaran, termasuk pemanfaatan QRIS yang terus meningkat, menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong efisiensi dan inklusi keuangan,” ujar Perry Warjiyo.
Memasuki tahun 2026, Perry Warjiyo mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjalani tahun baru dengan optimisme dan semangat kolaborasi. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3 persen, dengan target perluasan pengguna QRIS hingga 60 juta serta penguatan kerja sama QRIS lintas negara. Upaya tersebut menjadi wujud dukungan Bank Indonesia terhadap arah kebijakan pembangunan nasional melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai penutup, Perry Warjiyo menekankan pentingnya memperkuat sinergi nasional dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik, mendorong hilirisasi industri, memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program-program Astacita, meningkatkan sinergi pembiayaan, serta mempercepat transformasi digital.
Kehadiran Menko Yusril dalam agenda ini mencerminkan peran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam memperkuat kepastian hukum, menjaga stabilitas regulasi, serta mengoordinasikan kebijakan lintas sektor guna mendukung iklim ekonomi yang kondusif dan berkelanjutan.
