Bandung, 23 Juli 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) terus memperkuat koordinasi lintas instansi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di daerah. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan pada Rabu (23/7) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Kanwil Ditjenim) Jawa Barat dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.
Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian Kemenko Kumham Imipas, Achmad Brahmantyo Machmud, memimpin langsung kunjungan tersebut bersama tim. Kegiatan diawali dengan pertemuan di Kanwil Ditjenim Jawa Barat yang disambut oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.
Dalam pertemuan itu, Brahmantyo menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan keimigrasian, baik terhadap warga negara asing (WNA) maupun warga negara Indonesia (WNI). “Pengawasan tidak bisa hanya bersifat administratif. Diperlukan juga pengawasan lapangan yang aktif, apalagi dengan semakin kompleksnya modus TPPO saat ini,” ujar Brahmantyo.
Ia memaparkan bahwa TPPO saat ini tidak lagi terbatas pada kasus pekerja migran, namun telah bergeser ke bentuk kejahatan lain seperti penipuan daring (scamming), judi online, penjualan organ tubuh, hingga modus adopsi bayi ilegal. Menurut data Bareskrim Polri, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus TPPO tertinggi, sehingga membutuhkan respons yang cepat dan kolaboratif.
Brahmantyo juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengawasan. “Petugas seringkali hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan formal. Padahal, kita perlu lebih peka terhadap indikasi atau unsur non-formal yang mencurigakan,” sampainya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Ditjenim Jawa Barat menyampaikan apresiasi atas inisiatif koordinasi ini. “Kami menyambut baik kedatangan dari Kemenko Kumham Imipas. Kegiatan ini sangat penting sebagai penguatan sinergi antara pusat dan daerah dalam menghadapi ancaman perdagangan orang yang semakin kompleks,” ujarnya.
Usai kegiatan di Kanwil Ditjenim, rombongan melanjutkan kunjungan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung. Brahmantyo dan tim disambut langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi, Muhammad Noviandri, yang didampingi jajaran struktural.
Dalam sesi koordinasi yang berlangsung di ruang rapat kantor imigrasi, dilakukan pembahasan mendalam seputar pola koordinasi dan praktik pengawasan yang telah berjalan, serta tantangan di lapangan dalam mendeteksi indikasi TPPO.
“Koordinasi seperti ini memberikan ruang bagi kami di daerah untuk menyampaikan kendala di lapangan dan sekaligus memperkuat pemahaman kebijakan yang berlaku. Kami siap mendukung langkah-langkah pencegahan TPPO dengan meningkatkan kewaspadaan dan kapasitas petugas,” tegas Muhammad.
“Koordinasi seperti ini penting untuk memastikan keselarasan kebijakan pusat dan pelaksanaan teknis di lapangan. Kami mendorong agar jajaran imigrasi terus mengedukasi petugasnya tentang sanksi serta pentingnya integritas dalam menjalankan tugas,” tambah Brahmantyo.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kemenko Kumham Imipas untuk memperkuat sinergi antarlembaga, mendorong penguatan kapasitas pengawasan keimigrasian, dan memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pencegahan TPPO di Indonesia, khususnya di wilayah strategis seperti Jawa Barat.
