Bogor, 4 November 2026 – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Sesmenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya, menegaskan bahwa integritas aparatur dan pembenahan tata kelola menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Hal tersebut disampaikan Andika saat memberikan arahan dalam kegiatan Penguatan Tugas dan Fungsi Kemenko Kumham Imipas dalam Mendukung Komitmen Moral dan Profesional Pelayanan Publik, yang berlangsung di Aula Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/11).

“Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekadar komitmen. Setiap aparatur memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi,” ujar Andika.

Dalam kesempatan tersebut, Andika menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan atas dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas. Namun, ia mengingatkan bahwa berbagai persoalan yang muncul di lingkungan Pemasyarakatan harus menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat disiplin, pengawasan, dan budaya integritas di setiap satuan kerja.

Menurutnya, pembenahan organisasi tidak boleh berhenti pada langkah administratif atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran. Diperlukan upaya pencegahan yang berkelanjutan melalui penguatan sistem pengawasan, perbaikan mekanisme pengaduan, serta keteladanan pimpinan dalam menjalankan tugas.

“Setiap persoalan harus menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bersama. Jangan sampai tindakan segelintir oknum mencederai pengabdian seluruh jajaran yang telah bekerja dengan baik. Kita harus memastikan bahwa setiap penyimpangan ditindak tegas dan tidak kembali terulang,” tegasnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pembenahan harus dibarengi dengan perlindungan dan penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan dedikasi serta integritas. Karena itu, penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) perlu dilakukan secara objektif, adil, dan proporsional.

“Pimpinan harus menjadi teladan bagi jajarannya. Pegawai yang bekerja dengan baik dan menjaga integritas harus mendapatkan apresiasi, sementara pelanggaran harus ditindak sesuai aturan. Dengan cara itulah budaya kerja yang sehat dan profesional dapat dibangun,” tuturnya.

Andika menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga dari kemampuan institusi menghadirkan pelayanan yang adil, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, seluruh jajaran diminta menjaga komitmen moral dan menghindari tindakan yang dapat merusak citra serta marwah institusi.

“Jaga integritas, jaga kehormatan organisasi, dan laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus kita rawat bersama,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri para kepala biro di lingkungan Kemenko Kumham Imipas, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat atau yang mewakili, serta para kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Bogor Raya.

Melalui penguatan koordinasi dan komitmen bersama, Kemenko Kumham Imipas mendorong terbangunnya tata kelola Imigrasi dan Pemasyarakatan yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Banda Aceh, 4 November 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia masih terus dikembangkan oleh aparat penegak hukum. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ditemukan indikasi yang mengarah pada dugaan tindak pidana makar. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan.

Dalam konferensi pers yang berlangsung di Museum Tsunami Aceh, Rabu (4/11), Menko Yusril menjelaskan bahwa hingga saat ini pasal yang diterapkan dalam perkara tersebut masih berkaitan dengan tindak pidana penyadapan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sementara itu, dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional masih dalam tahap pendalaman. “Sampai saat ini, pasal yang digunakan adalah pasal terkait penyadapan dan ITE, belum pasal lain, termasuk pasal terkait makar,” jelas Yusril.

Ia mengungkapkan bahwa penyidik telah memperoleh dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan dan tindak pidana ITE. Penetapan tersangka hingga langkah penahanan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Terkait kemungkinan penerapan pasal makar, Yusril menegaskan, “Unsur-unsurnya mulai mengarah ke sana, tetapi masih terus didalami. Kalau langsung ditetapkan sebagai makar, tentu terlalu dini karena harus didukung fakta dan bukti yang cukup.”

Menurut Menko Yusril, pendalaman dilakukan untuk mengungkap tujuan sesungguhnya dari aktivitas penyadapan, termasuk kemungkinan adanya upaya melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas dan kegiatan kenegaraan. Penyidik juga masih menelusuri pihak-pihak yang terlibat serta kemungkinan adanya aktor lain di balik peristiwa tersebut. “Kami harus melihat persoalan ini secara objektif, tanpa prasangka. Yang perlu diungkap adalah fakta mengenai tujuan dan maksud dari tindakan penyadapan tersebut,” ungkapnya.

Sejauh ini, penyadapan diketahui menyasar Presiden dan sejumlah menteri, tokoh politik, serta tokoh masyarakat. Namun, dugaan penyadapan terhadap sejumlah nama lainnya masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Menko Yusril menegaskan bahwa informasi mengenai pihak-pihak yang menjadi sasaran maupun pihak yang terlibat harus didasarkan pada hasil penyidikan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Menko Yusril juga menjelaskan bahwa penyadapan merupakan kewenangan sejumlah lembaga negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaksanaannya harus mengikuti prosedur dan mekanisme pengawasan internal masing-masing lembaga. “Kalau seseorang melakukan penyadapan tanpa adanya kewenangan dan perintah yang sah dari atasan yang berwenang, maka tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai perlu adanya evaluasi dan penataan kembali terhadap tata kelola penggunaan perangkat penyadapan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Penguatan mekanisme pengawasan juga menjadi perhatian, termasuk optimalisasi peran lembaga yang memiliki kewenangan di bidang keamanan siber dan persandian untuk mengantisipasi penyalahgunaan perangkat elektronik.

Menko Yusril mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia memastikan bahwa penanganan perkara saat ini tengah berjalan di Mabes Polri dan langkah hukum akan dilakukan secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Masyarakat tetap harus waspada, tetapi tidak perlu terlalu khawatir. Percayakan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menangani persoalan ini sebaik-baiknya,” ujarnya.

Hingga saat ini, situasi secara umum masih terkendali dan belum ditemukan gejolak yang mengganggu stabilitas. Pemerintah akan terus memantau perkembangan penanganan perkara serta memastikan seluruh proses hukum berjalan secara profesional, objektif, dan akuntabel.

Jakarta, 3 November 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa proses hukum terhadap tiga perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diduga terlibat dalam praktik penyadapan dan intersepsi ilegal telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan tersangka dan penahanan dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup serta melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11), Menko Yusril menjelaskan bahwa tiga perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, dan EHS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Mabes Polri. Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

"Saya ingin memastikan bahwa seluruh ketentuan-ketentuan KUHAP baru telah diberlakukan. Tidak ada sesuatu yang dilanggar. Hak-hak dari mereka yang disidik dan mereka yang dinyatakan sebagai tersangka telah dipenuhi, dan begitu juga proses penahanannya telah dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku," tegas Yusril.

Menko Yusril menjelaskan bahwa ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 258 serta Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa hak serta tindakan melawan hukum terhadap informasi maupun dokumen elektronik.

Menurut Yusril, dugaan penyadapan tersebut menyasar sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden Republik Indonesia, sejumlah menteri, politisi, dan pengusaha. Dalam proses penyidikan, aparat kepolisian telah menghimpun keterangan saksi serta mengamankan barang bukti berupa perangkat komunikasi dan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan penyadapan.

Ia juga meluruskan berbagai spekulasi yang mengaitkan perkara tersebut dengan dugaan tindak pidana makar. Yusril menegaskan bahwa hingga saat ini pasal-pasal yang digunakan dalam penyidikan hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan dan intersepsi ilegal sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE.

Menanggapi pertanyaan mengenai objektivitas penyidikan yang melibatkan perwira tinggi Polri, Menko Yusril menegaskan bahwa proses penegakan hukum tetap menjadi kewenangan penyidik kepolisian berdasarkan ketentuan KUHAP. Menurutnya, status para tersangka sebagai anggota kepolisian tidak menghilangkan kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan.

"Pemerintah berharap seluruh rakyat menaruh kepercayaan kepada Polri yang akan secara objektif melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini sehingga menjadi terang benderang," ujar Yusril.

Ia menambahkan bahwa apabila seluruh alat bukti telah memenuhi persyaratan, perkara tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan sehingga proses penegakan hukum dapat diawasi secara terbuka oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan dari Kapolri mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Presiden juga telah memberikan arahan agar langkah hukum dilakukan secara tegas dan objektif terhadap siapa pun yang diduga terlibat.

Di sisi lain, Menko Yusril menekankan pentingnya evaluasi terhadap mekanisme pengawasan penggunaan kewenangan penyadapan oleh institusi negara. Ia menjelaskan bahwa sejumlah lembaga, termasuk Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Intelijen Negara (BIN), memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan penyadapan sesuai dengan prosedur hukum.

Menurutnya, Pemerintah juga akan melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam rangka evaluasi guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan perangkat penyadapan.

"Kalau dilakukan sembarangan, di luar ketentuan yang berlaku, apalagi untuk kepentingan-kepentingan yang bukan tugas dari institusi itu, maka tentu itu merupakan suatu tindak pidana," jelasnya.

Terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain maupun motif di balik dugaan penyadapan tersebut, Menko Yusril meminta masyarakat tidak berspekulasi dan memberikan kesempatan kepada penyidik untuk mengembangkan perkara berdasarkan alat bukti yang tersedia.

"Hukum itu tidak boleh ditegakkan dengan duga-duga. Hukum itu harus bicara dengan bukti. Jadi, beri kesempatan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan dengan saksama," tegas Yusril.

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Sekretaris Kementerian Koordinator R. Andika Dwi Prasetya, Deputi Bidang Koordinasi Hukum Nofli, Staf Khusus Bidang Administrasi Herdito Sandi Pratama, serta Staf Khusus Bidang Hubungan Luar Negeri Ahmad Usmarwi Kaffah.

Menko Yusril menegaskan bahwa Pemerintah tetap mengedepankan penegakan hukum yang objektif, pemenuhan hak-hak tersangka, serta evaluasi pengawasan kewenangan penyadapan guna mencegah penyalahgunaan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Jakarta, 2 November 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menghadiri rapat koordinasi pembahasan sejumlah persoalan strategis Aceh di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (2/11).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Nakula tersebut membahas tiga isu utama, yakni penyelesaian status Lapangan Blang Padang, keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, serta persoalan bendera Aceh.

Dalam rapat tersebut, Menko Yusril menekankan pentingnya mencari solusi bersama agar berbagai persoalan strategis Aceh yang telah berlangsung lama dapat segera diselesaikan. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut harus mengedepankan kepastian hukum, mempertimbangkan aspek sejarah, serta menghormati kekhususan Aceh.

"Saya pikir, kita jangan menunda masalah lama-lama. Sedapat mungkin masalah yang kita hadapi itu segera kita pecahkan dan selesaikan agar tidak menjadi beban sejarah bagi kita semuanya," ujar Yusril.

Terkait status Lapangan Blang Padang, Yusril menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah lama menjadi perbedaan pandangan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertahanan melalui Kodam Iskandar Muda. Ia menilai penyelesaiannya perlu mempertimbangkan hukum administrasi negara, hukum Islam, serta sejarah dan kekhususan Aceh.

Sebagai jalan penyelesaian, Yusril mengusulkan penetapan status tanah wakaf melalui Mahkamah Syar'iyah Aceh atau isbat wakaf. Permohonan penetapan tersebut dapat diajukan oleh pemerintah pusat atau Gubernur Aceh berdasarkan pelimpahan kewenangan Presiden.

Apabila status wakaf telah memperoleh penetapan pengadilan, Kementerian Keuangan dapat menindaklanjuti proses penghapusan status BMN sesuai ketentuan, sehingga lahan tersebut dapat dikelola sebagai tanah wakaf untuk kepentingan masjid dan masyarakat.

"Pak Presiden secara garis besar sebenarnya sudah menyetujui cara penyelesaian seperti ini. Tapi barangkali ada saran-saran lain yang lebih baik nanti didapat dari kesimpulan rapat kita ini," ungkap Yusril.

Selain persoalan Blang Padang, Yusril turut menyoroti penyelesaian persoalan bendera Aceh yang telah berlangsung sejak 2013. Ia menekankan pentingnya mencari jalan kompromi melalui kesepahaman bersama dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum nasional dan menghormati kekhususan Aceh.

Yusril merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah yang mengatur penggunaan lambang daerah, termasuk larangan penggunaan lambang yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan lambang tertentu. Menurutnya, diperlukan pemikiran bersama untuk menemukan solusi yang dapat diterima seluruh pihak sehingga persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, menekankan pentingnya penyelesaian berbagai persoalan strategis Aceh secara terkoordinasi dengan tetap menjamin kepastian hukum, menghormati kekhususan daerah, serta menjaga keberlanjutan perdamaian.

"Perdamaian Aceh merupakan aset bangsa yang harus terus kita rawat. Penghormatan terhadap kekhususan Aceh perlu diwujudkan melalui pembangunan yang berkeadilan, pemerintahan yang akuntabel, dan penyelesaian permasalahan yang menjaga kepercayaan masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan inisiatif DPR RI.

Menurutnya, pemerintah telah mencapai kesepakatan terhadap sejumlah usulan, tetapi masih terdapat substansi yang memerlukan pembahasan lanjutan, khususnya kewenangan pengelolaan sumber daya alam, perizinan berusaha, pembagian pendapatan pusat dan daerah, serta besaran Dana Otsus Aceh.

Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan sejumlah persoalan terkait pelaksanaan otonomi khusus dan pemanfaatan Dana Otsus. Ia juga menyoroti penanganan dampak bencana banjir di Aceh yang masih memerlukan perhatian, khususnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat terdampak dan pemulihan infrastruktur.

Mengenai bendera dan lambang Aceh, Muzakir berpandangan bahwa simbol yang telah ditetapkan tidak perlu diubah. Ia berharap pemerintah pusat segera mengambil keputusan untuk memberikan kepastian atas persoalan tersebut.

Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh berupaya menyamakan pandangan serta merumuskan langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis Aceh. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, menghormati kekhususan Aceh, memperkuat pembangunan daerah, serta menjaga perdamaian dan persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rapat tersebut turut dihadiri para pimpinan kementerian/lembaga serta sejumlah pejabat terkait. Dari Kemenko Kumham Imipas, hadir Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Nofli; Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia, Muhammad Siddiq Armia; serta Staf Khusus Bidang Administrasi, Herdito Sandi Pratama.

 Jakarta, 2 November 2026 — Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyelenggarakan kegiatan DWP Mengajar bertema “Berkarya untuk Generasi Emas” di SMA Negeri 3 Jakarta, Senin (2/11). Kegiatan ini menjadi bentuk kontribusi DWP dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penguatan karakter, serta peningkatan kesadaran hukum generasi muda.

Hadir dalam kegiatan tersebut Penasihat DWP Kemenko Kumham Imipas, Rika Kato Mahendra, Wakil Penasihat DWP Kemenko Kumham Imipas, Normawaty Otto Hasibuan, Ketua DWP Kemenko Kumham Imipas, Nova R. Andika Dwi Prasetya, Kepala SMA Negeri 3 Jakarta, Dr. Istiqomah, M.Si., Wakil Kepala SMA Negeri 3 Jakarta, Muhammad Syarif, jajaran pengurus DWP Kemenko Kumham Imipas, serta para guru dan tenaga pendidik. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 100 siswa-siswi SMA Negeri 3 Jakarta.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyampaian laporan oleh Ketua DWP Kemenko Kumham Imipas, Nova R. Andika Dwi Prasetya. Dalam laporannya, ia menyampaikan bahwa DWP Mengajar merupakan bagian dari program kerja DWP Kemenko Kumham Imipas Tahun 2026. Program ini bertujuan mendukung peningkatan kualitas pendidikan, membangun karakter positif, serta meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial di kalangan generasi muda.

Selanjutnya, Penasihat DWP Kemenko Kumham Imipas, Rika Kato Mahendra, dalam sambutannya menyoroti pentingnya membentuk generasi muda yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, dan tanggung jawab. Ia mengajak para pelajar untuk senantiasa berpikir mandiri, menghargai sesama, dan berani menentukan pilihan yang benar.

“Jangan hanya bercita-cita menjadi orang yang berhasil. Berusahalah juga menjadi orang yang bermanfaat. Kalian tidak harus menunggu dewasa, memiliki jabatan, atau mencapai kesuksesan besar untuk memberikan pengaruh yang baik. Kalian dapat memulainya sekarang, dari hal-hal sederhana,” ujar Rika Kato Mahendra.

Ia juga mengingatkan pentingnya menggunakan teknologi dan media sosial secara bijak. Kebebasan berekspresi perlu diimbangi dengan kesadaran untuk menghormati hak orang lain. Para pelajar juga didorong agar tidak menormalisasi tindakan perundungan serta memiliki keberanian untuk mengambil sikap ketika menyaksikan perilaku yang tidak benar.

“Kebebasan bukan berarti kita dapat melakukan apa saja, tetapi juga memahami dan menghormati hak orang lain,” tegasnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, DWP Mengajar menghadirkan dua narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, yaitu Olivia Dwi Ayu Qurbaningrum dan Tri Puji Rahayu. Keduanya memberikan edukasi dan penyuluhan hukum kepada para siswa dengan mengangkat tema “Implementasi KUHP dan KUHAP, Kenali Aturannya: Jaga Dirimu”. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mengenai ketentuan hukum serta pentingnya mengenali aturan dan memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan.

Melalui penyuluhan tersebut, para siswa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan remaja. Edukasi ini juga menjadi upaya preventif untuk mendorong pelajar agar lebih bijak dalam bertindak, menaati peraturan, serta menghindari perilaku yang berpotensi melanggar hukum.

Penyelenggaraan DWP Mengajar menjadi salah satu upaya DWP Kemenko Kumham Imipas dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan Generasi Emas Indonesia 2045. Melalui kegiatan edukatif ini, Kemenko Kumham Imipas bersama DWP berharap dapat berkontribusi dalam membangun generasi muda yang unggul dalam pengetahuan, berkarakter kuat, serta memiliki integritas dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Bogor, 4 November 2026 – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Sesmenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya, menegaskan bahwa integritas aparatur dan pembenahan tata kelola menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Hal tersebut disampaikan Andika saat memberikan arahan dalam kegiatan Penguatan Tugas dan Fungsi Kemenko Kumham Imipas dalam Mendukung Komitmen Moral dan Profesional Pelayanan Publik, yang berlangsung di Aula Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/11).

“Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekadar komitmen. Setiap aparatur memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi,” ujar Andika.

Dalam kesempatan tersebut, Andika menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan atas dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas. Namun, ia mengingatkan bahwa berbagai persoalan yang muncul di lingkungan Pemasyarakatan harus menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat disiplin, pengawasan, dan budaya integritas di setiap satuan kerja.

Menurutnya, pembenahan organisasi tidak boleh berhenti pada langkah administratif atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran. Diperlukan upaya pencegahan yang berkelanjutan melalui penguatan sistem pengawasan, perbaikan mekanisme pengaduan, serta keteladanan pimpinan dalam menjalankan tugas.

“Setiap persoalan harus menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bersama. Jangan sampai tindakan segelintir oknum mencederai pengabdian seluruh jajaran yang telah bekerja dengan baik. Kita harus memastikan bahwa setiap penyimpangan ditindak tegas dan tidak kembali terulang,” tegasnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pembenahan harus dibarengi dengan perlindungan dan penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan dedikasi serta integritas. Karena itu, penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) perlu dilakukan secara objektif, adil, dan proporsional.

“Pimpinan harus menjadi teladan bagi jajarannya. Pegawai yang bekerja dengan baik dan menjaga integritas harus mendapatkan apresiasi, sementara pelanggaran harus ditindak sesuai aturan. Dengan cara itulah budaya kerja yang sehat dan profesional dapat dibangun,” tuturnya.

Andika menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga dari kemampuan institusi menghadirkan pelayanan yang adil, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, seluruh jajaran diminta menjaga komitmen moral dan menghindari tindakan yang dapat merusak citra serta marwah institusi.

“Jaga integritas, jaga kehormatan organisasi, dan laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus kita rawat bersama,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri para kepala biro di lingkungan Kemenko Kumham Imipas, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat atau yang mewakili, serta para kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Bogor Raya.

Melalui penguatan koordinasi dan komitmen bersama, Kemenko Kumham Imipas mendorong terbangunnya tata kelola Imigrasi dan Pemasyarakatan yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Banda Aceh, 4 November 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia masih terus dikembangkan oleh aparat penegak hukum. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ditemukan indikasi yang mengarah pada dugaan tindak pidana makar. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan.

Dalam konferensi pers yang berlangsung di Museum Tsunami Aceh, Rabu (4/11), Menko Yusril menjelaskan bahwa hingga saat ini pasal yang diterapkan dalam perkara tersebut masih berkaitan dengan tindak pidana penyadapan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sementara itu, dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional masih dalam tahap pendalaman. “Sampai saat ini, pasal yang digunakan adalah pasal terkait penyadapan dan ITE, belum pasal lain, termasuk pasal terkait makar,” jelas Yusril.

Ia mengungkapkan bahwa penyidik telah memperoleh dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan dan tindak pidana ITE. Penetapan tersangka hingga langkah penahanan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Terkait kemungkinan penerapan pasal makar, Yusril menegaskan, “Unsur-unsurnya mulai mengarah ke sana, tetapi masih terus didalami. Kalau langsung ditetapkan sebagai makar, tentu terlalu dini karena harus didukung fakta dan bukti yang cukup.”

Menurut Menko Yusril, pendalaman dilakukan untuk mengungkap tujuan sesungguhnya dari aktivitas penyadapan, termasuk kemungkinan adanya upaya melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas dan kegiatan kenegaraan. Penyidik juga masih menelusuri pihak-pihak yang terlibat serta kemungkinan adanya aktor lain di balik peristiwa tersebut. “Kami harus melihat persoalan ini secara objektif, tanpa prasangka. Yang perlu diungkap adalah fakta mengenai tujuan dan maksud dari tindakan penyadapan tersebut,” ungkapnya.

Sejauh ini, penyadapan diketahui menyasar Presiden dan sejumlah menteri, tokoh politik, serta tokoh masyarakat. Namun, dugaan penyadapan terhadap sejumlah nama lainnya masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Menko Yusril menegaskan bahwa informasi mengenai pihak-pihak yang menjadi sasaran maupun pihak yang terlibat harus didasarkan pada hasil penyidikan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Menko Yusril juga menjelaskan bahwa penyadapan merupakan kewenangan sejumlah lembaga negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaksanaannya harus mengikuti prosedur dan mekanisme pengawasan internal masing-masing lembaga. “Kalau seseorang melakukan penyadapan tanpa adanya kewenangan dan perintah yang sah dari atasan yang berwenang, maka tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai perlu adanya evaluasi dan penataan kembali terhadap tata kelola penggunaan perangkat penyadapan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Penguatan mekanisme pengawasan juga menjadi perhatian, termasuk optimalisasi peran lembaga yang memiliki kewenangan di bidang keamanan siber dan persandian untuk mengantisipasi penyalahgunaan perangkat elektronik.

Menko Yusril mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia memastikan bahwa penanganan perkara saat ini tengah berjalan di Mabes Polri dan langkah hukum akan dilakukan secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Masyarakat tetap harus waspada, tetapi tidak perlu terlalu khawatir. Percayakan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menangani persoalan ini sebaik-baiknya,” ujarnya.

Hingga saat ini, situasi secara umum masih terkendali dan belum ditemukan gejolak yang mengganggu stabilitas. Pemerintah akan terus memantau perkembangan penanganan perkara serta memastikan seluruh proses hukum berjalan secara profesional, objektif, dan akuntabel.

Jakarta, 3 November 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa proses hukum terhadap tiga perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diduga terlibat dalam praktik penyadapan dan intersepsi ilegal telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan tersangka dan penahanan dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup serta melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11), Menko Yusril menjelaskan bahwa tiga perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, dan EHS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Mabes Polri. Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

"Saya ingin memastikan bahwa seluruh ketentuan-ketentuan KUHAP baru telah diberlakukan. Tidak ada sesuatu yang dilanggar. Hak-hak dari mereka yang disidik dan mereka yang dinyatakan sebagai tersangka telah dipenuhi, dan begitu juga proses penahanannya telah dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku," tegas Yusril.

Menko Yusril menjelaskan bahwa ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 258 serta Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa hak serta tindakan melawan hukum terhadap informasi maupun dokumen elektronik.

Menurut Yusril, dugaan penyadapan tersebut menyasar sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden Republik Indonesia, sejumlah menteri, politisi, dan pengusaha. Dalam proses penyidikan, aparat kepolisian telah menghimpun keterangan saksi serta mengamankan barang bukti berupa perangkat komunikasi dan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan penyadapan.

Ia juga meluruskan berbagai spekulasi yang mengaitkan perkara tersebut dengan dugaan tindak pidana makar. Yusril menegaskan bahwa hingga saat ini pasal-pasal yang digunakan dalam penyidikan hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan dan intersepsi ilegal sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE.

Menanggapi pertanyaan mengenai objektivitas penyidikan yang melibatkan perwira tinggi Polri, Menko Yusril menegaskan bahwa proses penegakan hukum tetap menjadi kewenangan penyidik kepolisian berdasarkan ketentuan KUHAP. Menurutnya, status para tersangka sebagai anggota kepolisian tidak menghilangkan kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan.

"Pemerintah berharap seluruh rakyat menaruh kepercayaan kepada Polri yang akan secara objektif melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini sehingga menjadi terang benderang," ujar Yusril.

Ia menambahkan bahwa apabila seluruh alat bukti telah memenuhi persyaratan, perkara tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan sehingga proses penegakan hukum dapat diawasi secara terbuka oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan dari Kapolri mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Presiden juga telah memberikan arahan agar langkah hukum dilakukan secara tegas dan objektif terhadap siapa pun yang diduga terlibat.

Di sisi lain, Menko Yusril menekankan pentingnya evaluasi terhadap mekanisme pengawasan penggunaan kewenangan penyadapan oleh institusi negara. Ia menjelaskan bahwa sejumlah lembaga, termasuk Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Intelijen Negara (BIN), memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan penyadapan sesuai dengan prosedur hukum.

Menurutnya, Pemerintah juga akan melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam rangka evaluasi guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan perangkat penyadapan.

"Kalau dilakukan sembarangan, di luar ketentuan yang berlaku, apalagi untuk kepentingan-kepentingan yang bukan tugas dari institusi itu, maka tentu itu merupakan suatu tindak pidana," jelasnya.

Terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain maupun motif di balik dugaan penyadapan tersebut, Menko Yusril meminta masyarakat tidak berspekulasi dan memberikan kesempatan kepada penyidik untuk mengembangkan perkara berdasarkan alat bukti yang tersedia.

"Hukum itu tidak boleh ditegakkan dengan duga-duga. Hukum itu harus bicara dengan bukti. Jadi, beri kesempatan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan dengan saksama," tegas Yusril.

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Sekretaris Kementerian Koordinator R. Andika Dwi Prasetya, Deputi Bidang Koordinasi Hukum Nofli, Staf Khusus Bidang Administrasi Herdito Sandi Pratama, serta Staf Khusus Bidang Hubungan Luar Negeri Ahmad Usmarwi Kaffah.

Menko Yusril menegaskan bahwa Pemerintah tetap mengedepankan penegakan hukum yang objektif, pemenuhan hak-hak tersangka, serta evaluasi pengawasan kewenangan penyadapan guna mencegah penyalahgunaan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.