Jawa Barat, 24 Juni 2024 — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Otto Hasibuan, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita. Hal ini disampaikannya saat memberikan pengarahan pada Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah Gelombang II Tahun 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jawa Barat.
Otto Hasibuan menekankan pentingnya pemahaman mendalam para kepala daerah terhadap aspek hukum dan hak asasi manusia dalam menjalankan pemerintahan. Ia menyampaikan bahwa kepala daerah harus menjadi teladan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM, serta memastikan seluruh kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip keadilan dan konstitusi.
Selain itu, Otto juga menyoroti isu-isu strategis di bidang imigrasi dan pemasyarakatan. Ia mengingatkan bahwa daerah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan, termasuk dalam pengawasan terhadap lalu lintas orang asing serta pembinaan narapidana. Pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi dengan instansi vertikal seperti Kanwil Kemenkum, Kanwil KemenHAM, Kanwil Ditjen Imigrasi dan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan demi memperkuat fungsi pengawasan dan pelayanan publik di bidang tersebut.
Otto menegaskan bahwa pendekatan humanis dan berbasis hak asasi harus menjadi roh dalam pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. “Kepala daerah bukan hanya pemegang kekuasaan administratif, tetapi juga penjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Dalam kegiatan ini, turut hadir dan memberikan arahan sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus.
Sesi diskusi dan pengarahan dipandu oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Bahtiar Baharuddin yang bertindak sebagai moderator. Turut hadir pula Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, R. Andika Dwi Prasetya, yang mendampingi Wamenko Otto Hasibuan.
Program orientasi ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya adalah agar para kepala daerah memahami secara utuh tugas pokok dan fungsi mereka, serta mampu mengakselerasi implementasi program strategis nasional, khususnya yang tertuang dalam visi besar Presiden melalui Asta Cita.
Selain itu, orientasi ini juga menekankan pentingnya karakter kepemimpinan sebagai pelayan publik sejati. Para peserta diharapkan tidak hanya menjadi pemimpin yang kompeten, tetapi juga memiliki kebanggaan dan semangat kebersamaan dalam melayani masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung hingga 26 Juni 2025 ini mencakup pelatihan intensif, diskusi kebijakan, serta pembinaan karakter kepemimpinan yang melibatkan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun solidaritas yang kuat dan komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
