Jakarta, 3 Juni 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mengikuti pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV serta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan LXXVI dan LXXVII Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Rabu (3/6). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Kemenko Kumham Imipas, Mamur Saputra.
Pembukaan pelatihan diawali dengan laporan Kepala BPSDM Hukum yang menyampaikan bahwa penyelenggaraan PKN II dan PKA tahun ini menjadi momentum penting dalam pengembangan kepemimpinan aparatur sipil negara. Untuk pertama kalinya, pembukaan dilakukan secara serentak bagi tiga angkatan kepemimpinan, yakni PKN Tingkat II Angkatan XIV serta PKA Angkatan LXXVI dan LXXVII Tahun 2026.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif Sektor Hukum: Akselerasi Transformasi Tata Kelola Kelembagaan Terpadu melalui Integrasi Layanan Digital demi Daya Saing Bangsa.” Tema ini mencerminkan komitmen untuk mendorong transformasi birokrasi melalui penguatan kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam laporannya, Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan pembangunan aplikasi atau pengadaan teknologi, melainkan perubahan cara berpikir dan cara kerja birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Transformasi digital bukanlah sekadar persoalan teknis pengadaan infrastruktur komputer ataupun sekadar membuat aplikasi baru. Ini adalah tantangan perubahan paradigma kepemimpinan untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, BPSDM Hukum juga memperkenalkan inovasi berupa sistem penilaian sikap dan perilaku berbasis digital yang akan diujicobakan dalam pelaksanaan pelatihan. Sistem tersebut dirancang untuk membantu mengukur kompetensi kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, dan pengelolaan perubahan secara lebih objektif dan terukur.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Agus Sudrajat. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa hukum merupakan fondasi utama pembangunan nasional yang berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong daya saing bangsa.
“Hukum bukan sekadar kumpulan norma dan aturan. Hukum adalah fondasi utama pembangunan nasional. Tidak akan ada investasi yang berkelanjutan tanpa kepastian hukum, tidak ada iklim usaha yang sehat tanpa regulasi yang berkualitas, dan tidak akan ada pelayanan publik yang efektif tanpa sistem hukum yang kuat,” tegas Agus.
Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa kebijakan dan regulasi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin birokrasi yang mampu membangun kolaborasi lintas sektor, mengelola perubahan, dan menghasilkan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Agus juga menegaskan bahwa transformasi digital harus diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik. Keberhasilan digitalisasi tidak diukur dari jumlah aplikasi yang dibangun, melainkan dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ukuran keberhasilan transformasi digital bukan berapa banyak aplikasi yang dibangun, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Apakah layanan menjadi lebih cepat, biaya lebih murah, prosedur lebih sederhana, dan kepercayaan publik meningkat. Itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya,” katanya.
Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa Indonesia Emas 2045 membutuhkan pemimpin birokrasi yang memiliki kemampuan membaca perubahan strategis, menyusun kebijakan berbasis data, membangun kolaborasi lintas sektor, memanfaatkan teknologi digital, serta berorientasi pada hasil.
Melalui pelatihan ini diharapkan lahir pemimpin-pemimpin transformasional yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membawa birokrasi Indonesia menjadi birokrasi kelas dunia dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
