Jakarta, 6 Oktober 2025 — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan menghadiri kegiatan Pelantikan Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) periode 2025–2028 yang digelar di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Senin (6/10). Dalam kesempatan tersebut, Otto Hasibuan juga didaulat sebagai keynote speaker dan memberikan arahan kepada para pengurus yang baru dilantik.
Sebanyak 363 pengurus resmi dilantik, dengan Jimmy Simanjuntak terpilih sebagai Ketua Umum AKPI periode 2025–2028. Dalam arahannya, Otto Hasibuan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dilantik dan menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk komitmen untuk menjalankan kebijakan serta aturan main organisasi secara konsisten dan bertanggung jawab.
“Kepada seluruh pengurus AKPI yang telah dilantik, saya ucapkan selamat mengemban amanah. Hari ini menjadi momentum penting yang menegaskan kembali peran strategis profesi Kurator dan Pengurus dalam ekosistem hukum dan ekonomi nasional,” ujar Otto Hasibuan.
Lebih lanjut, Otto menegaskan bahwa AKPI, yang berdiri sejak 5 Agustus 1998, telah menjadi organisasi profesi Kurator dan Pengurus terbesar di Indonesia. Sejak awal berdirinya, AKPI berperan aktif sebagai mitra vital pemerintah dalam memperkuat sistem hukum dan ekonomi nasional, khususnya di bidang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Dalam pesannya kepada para anggota AKPI, Otto menekankan dua hal penting. Pertama, menjaga integritas dan profesionalisme sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap profesi Kurator dan Pengurus. Kedua, terus melaksanakan pendidikan hukum (legal education) dengan mengadakan program pendidikan Kurator dan Pengurus secara rutin guna meningkatkan pengetahuan serta keterampilan di bidang kepailitan dan PKPU.
“Keberadaan AKPI menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah dan profesional hukum dapat menghasilkan dampak nyata—mengawal penegakan hukum kepailitan dan PKPU, menjaga iklim usaha yang sehat, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional,” imbuh Otto.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia Todutua Pasaribu, Direktur Perdata Ditjen AHU (Administrasi Hukum Umum) Kementerian Hukum Henry Sulaiman, Asisten Pengawasan sekaligus Koordinator pada JAM Datun, Diah Yuliastuti, jajaran Pengurus dan Dewan Kehormatan AKPI periode 2025–2028, serta mitra perbankan dan para pemangku kepentingan lainnya.
