Surabaya, 7 Mei 2025 — Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual (P3KI) Kemenko Kumham Imipas, Syarifuddin, menegaskan pentingnya sinergi antara pembuat kebijakan dan konsultan kekayaan intelektual (KI) dalam menjaga relevansi sistem pelindungan hukum di era digital yang terus berkembang pesat.
Hal ini disampaikan dalam audiensi antara Asdep P3KI dan Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI) yang digelar di Kanwil Kemenkum Jawa Timur pada Rabu (7/5/2025).
"Kami ingin mendengar langsung dan belanja isu dari daerah. Kemenko Kumhamimipas hadir sebagai jembatan antara masyarakat dan pembuat kebijakan agar persoalan-persoalan di lapangan dapat segera dicarikan solusinya," ujar Syarifuddin.
Ia juga menyoroti tantangan baru yang muncul dari karya berbasis kecerdasan buatan (AI), serta perlunya respons kebijakan yang cepat dan adaptif.
"Peran konsultan sangat krusial dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap kekayaan intelektual. Kami mengapresiasi dukungan AKHKI selama ini dan berharap sinergi ini terus tumbuh ke arah yang lebih produktif," tambahnya.
Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Timur, Haris Sukamto, dalam forum tersebut menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung penguatan sistem pelindungan KI di Jawa Timur, termasuk melalui kolaborasi dengan AKHKI.
“Kita menghadapi dinamika perkembangan teknologi seperti AI dan data digital yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. Di Jawa Timur, isu seperti sound horeg punya nilai ekonomi besar, dan kami berharap konsultan KI bisa membantu dalam edukasi masyarakat,” tutur Haris.
Ia juga menyampaikan pentingnya pelindungan KI di sektor pesantren sebagai bagian dari upaya peningkatan ekonomi berbasis inovasi.
Komisariat AKHKI wilayah Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara, Doni Pujiono, menyatakan bahwa AKHKI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelindungan KI.
“Kami lahir dari keprihatinan atas potensi KI yang belum tergarap optimal. Selama ini kami telah menjalin kerja sama dengan Kanwil dan dunia kampus. Kami harap dukungan dari pemerintah bisa semakin memperkuat peran kami ke depan,” katanya.
Audiensi ini menjadi langkah penting dalam mendorong penguatan pelindungan KI sebagai pondasi ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.
