Jakarta, 30 April 2025 - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar rapat persiapan untuk mengidentifikasi masalah pembangunan dan Indeks HAM. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (30/4) di Ruang Rapat Deputi Koordinasi HAM ini bertujuan untuk menghimpun masukan menyinkronkan serta menyelaraskan pandangan antar kementerian dan lembaga terkait isu-isu aktual yang berdampak pada capaian pembangunan HAM.
Sekretaris Deputi Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas, Slamet Pramoedji, dalam arahannya menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai wadah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan HAM bagi kementerian/lembaga terkait. "Identifikasi ini adalah bagian dari upaya pemenuhan target kinerja aspek pembangunan HAM. Kemenko Kumham Imipas memiliki peran dalam koordinasi dan sinkronisasi, dan karenanya sangat dibutuhkan masukan dari rekan-rekan Asisten Kedeputian terkait dan Kementerian HAM," ujarnya.
Lebih lanjut, Slamet Pramoedji menjelaskan bahwa Indeks HAM merupakan alat evaluasi krusial untuk mengukur implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) serta kinerja pemerintah secara keseluruhan dalam pemenuhan HAM.
Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama (MKKS) Kemenko Kumham Imipas, Rudi Hartono, menyoroti sejumlah isu strategis yang mempengaruhi kondisi HAM di Indonesia. Isu-isu tersebut meliputi ketimpangan sosial ekonomi, diskriminasi, kerusakan lingkungan, minimnya infrastruktur dasar, serta kesenjangan digital. Ia menekankan bahwa seluruh aspek ini harus dipertimbangkan dalam kerangka pembangunan yang berbasis HAM.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM Kemenko Kumham Imipas, Ruliana Pendah Harsiwi, menyampaikan bahwa laporan Indeks HAM tahun 2024 menunjukkan pelaksanaan HAM berada dalam kategori "baik" dengan skor 2,74 skala 4 dan atau 6,84 skala 10.
Kendati demikian, Pendah menyoroti bahwa aspek hak sipil dan politik masih memerlukan peningkatan. Ruliana menekankan perlunya sinkronisasi kebijakan antar kementerian/lembaga (K/L) serta kolaborasi yang erat untuk meningkatkan capaian Indeks HAM. Sebagai upaya peningkatan, pihaknya telah menyusun berbagai program kerja, termasuk monitoring ke 10 provinsi untuk menginventarisasi permasalahan HAM.
Menyambut positif inisiatif Kemenko Kumham Imipas ini, Perwakilan dari Kementerian Hak Asasi Manusia, Vini Hygieani Waluya, menambahkan bahwa dalam upaya meningkatkan Indeks HAM. Ia menekankan pentingnya memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat Kantor Wilayah HAM. Selain itu, Vini menyampaikan bahwa Kementerian HAM telah menjalin berbagai Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemangku kepentingan terkait serta memiliki beragam program kerja yang dapat memperkuat sinergi.
Rapat persiapan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konstruktif dalam memperkuat kolaborasi antar berbagai pihak terkait demi mewujudkan pembangunan nasional yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Turut hadir dalam rapat ini, Asisten Deputi Koordinasi Pendidikan HAM, Emah Liswahyuni, Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan, Temmanengnga, perwakilan dari Deputi Hukum dan perwakilan dari Kementerian Hak Asasi Manusia.
