Jakarta, 16 Desember 2025 — Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Sesmenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya, menghadiri kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (16/12).
Kehadiran Sesmenko Kumham Imipas menjadi penegasan peran strategis Kementerian Koordinator dalam memastikan sinkronisasi kebijakan, penguatan koordinasi, serta konsistensi pelaksanaan program di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Dalam kegiatan tersebut, Sesmenko Kumham Imipas mengikuti seluruh rangkaian acara secara utuh, mulai dari pembukaan hingga penutupan.
Pada forum refleksi ini, Sesmenko Kumham Imipas mencermati secara langsung paparan capaian kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sepanjang tahun 2025, termasuk pelaksanaan program prioritas nasional, pembenahan tata kelola kelembagaan, serta peningkatan kualitas layanan publik. Refleksi akhir tahun ini dinilai penting sebagai dasar evaluasi sekaligus pijakan dalam merumuskan kebijakan dan langkah strategis ke depan.
Selain refleksi kinerja, Sesmenko Kumham Imipas juga mengikuti peluncuran (launching) layanan publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Peluncuran tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi dan transformasi digital yang bertujuan menghadirkan layanan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.
Dalam keterangannya, R. Andika Dwi Prasetya mengapresiasi penyelenggaraan rapat koordinasi, evaluasi capaian kinerja Kementerian Imipas tahun 2025 serta menegaskan komitmen Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan akan terus mendorong sinergi antarkementerian dan lembaga. “Koordinasi yang kuat sangat diperlukan agar seluruh kebijakan berjalan selaras dan mampu mendukung peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor imigrasi dan pemasyarakatan,” ujar Sesmenko Kumham Imipas.
Kegiatan Refleksi Akhir Tahun dan peluncuran layanan publik ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat arah kebijakan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan dukungan koordinatif yang kuat dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
