Jakarta, 2 Mei 2025 — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menggelar rapat penting dalam rangka revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Rapat dilangsungkan di Gedung Bappenas, Jakarta, pada Jumat (2/5), sebagai tindak lanjut dari rencana penyelesaian revisi yang ditargetkan rampung akhir tahun 2024.
Rapat dibuka oleh Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo. Dalam sambutannya, Teguh menyampaikan pencapaian signifikan Indonesia dalam pelaksanaan TPB/SDGs.
"Capaian Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai 62,5%, jauh melampaui rata-rata global yang hanya sebesar 17%," ungkap Teguh.
Teguh juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya peran aktif dari Kementerian dan Lembaga lain dalam mendukung proses revisi.
"Kami sangat berharap dukungan dari semua pihak, terutama dalam proses harmonisasi regulasi yang menjadi bagian krusial dalam percepatan revisi Perpres ini," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Andika Prasetya, menyatakan komitmennya dalam mendukung proses harmonisasi tersebut.
"Kami siap mendukung harmonisasi revisi Perpres ini pada bulan Juni atau Juli mendatang," ujar Andika.
Selanjutnya, Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sekaligus Sekretaris Nasional TPB/SDGs, Pungkas Bahjuri Ali, memaparkan secara rinci pasal-pasal dalam Perpres yang akan mengalami revisi. Dalam pemaparannya, Pungkas juga menyoroti pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam implementasi TPB.
"Pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal merupakan kunci dalam mendorong pencapaian TPB di daerah. Pemerintah Daerah harus menjadi garda terdepan dalam hal ini," tegas Pungkas.
Rapat ini menjadi langkah strategis dalam memastikan keselarasan kebijakan nasional dengan dinamika pembangunan berkelanjutan, serta menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus mempercepat pencapaian target SDGs secara inklusif dan kolaboratif.
