Jakarta, 26 Februari 2025 – Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Rapat Koordinasi dan Pelatihan Kehumasan Tahun 2025 dengan tema “Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Acara ini dibuka secara resmi oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dan dihadiri oleh para praktisi humas pemerintahan dari berbagai instansi.
Dalam sambutannya, Meutya Hafid menegaskan pentingnya peran humas pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan membangun komunikasi strategis guna mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing di era digital.
"Biro humas pemerintahan harus aktif dalam mengelola situs dan akun media sosial pemerintah. Respons cepat terhadap masukan masyarakat menjadi kunci dalam pengelolaan komunikasi publik." ujarnya
Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyampaikan bahwa humas pemerintahan memiliki tujuan yang sama, yakni berlandaskan pada empat amanat UUD 1945: melindungi seluruh rakyat Indonesia, menciptakan rasa aman, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus mempertimbangkan pendidikan, attitude, dan pola pikir yang matang.
Ia juga menyoroti fenomena disrupsi informasi akibat kemajuan teknologi. “Realitas dan tontonan menjadi terbalik dengan meningkatnya teknologi, hal ini harus disikapi dengan hati-hati dan dimonitor secara ketat,” ujarnya.
Disinformasi, fitnah, dan kebencian menjadi tantangan utama pemerintah, yang semakin diperparah oleh era clickbait yang tidak hanya terjadi di media konvensional, tetapi juga di media sosial. Untuk menghadapi tantangan ini, ia menekankan pentingnya keterampilan negosiasi dalam menentukan sudut pandang (angle) pemberitaan, serta penerapan strategi agenda setting. Informasi harus dikreasikan dengan menarik, tanpa terburu-buru dalam menyampaikan rencana, karena pemerintah memiliki hak untuk menghimpun data yang terverifikasi sebelum memberikan pernyataan.
“Sayap pemerintah ada dua, yaitu kebijakan dan komunikasi. Keduanya harus berjalan beriringan dengan baik,” tambahnya.
Sedangkan, Ahli Strategi Komunikasi Latief Siregar menyoroti pentingnya afiliasi politik dalam strategi komunikasi pemerintah. Menurutnya, komunikasi yang efektif tidak hanya bergantung pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pemahaman terhadap dinamika politik yang berkembang.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Communication Strategist Reputasia Fardila Rachmiliza, ia menekankan bahwa humas pemerintah harus mengutamakan owned media, seperti website resmi, sebagai tolok ukur utama dalam mengelola isu yang berkembang. Ia juga memperkenalkan model perencanaan komunikasi ROSTIR (Research, Objectives, Strategy, Tactics, Implementation, Review), yang dapat menjadi pedoman dalam merancang strategi komunikasi yang efektif.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya studi kasus seperti model komunikasi pemerintah Inggris dan menekankan perlunya riset sebelum menyusun strategi komunikasi. Ia juga menyarankan agar pemerintah menginisiasi kampanye advokasi publik serta berkolaborasi dengan media untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan.
Sebagai praktisi media sosial, Wicaksono menggarisbawahi bahwa humas pemerintah harus selalu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Pemanfaatan platform digital yang terus berkembang akan membantu humas dalam menyampaikan pesan yang lebih efektif kepada masyarakat.
Rakor dan Pelatihan Kehumasan Tahun 2025 ini menjadi momentum penting dalam menyusun strategi komunikasi pemerintah yang lebih efektif, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital. Sinergi antara kebijakan dan komunikasi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan mencapai visi Indonesia Emas 2045.
