Jakarta, 9 Desember 2025 — Pemerintah Jepang melalui Charge d’Affaires Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Myochin Mitsuru, mempertanyakan status keberlakuan Memorandum of Cooperation (MOC) tahun 2018 antara Indonesia dan Jepang di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, Mitsuru menyampaikan kekhawatiran bahwa pemisahan kementerian teknis di Indonesia dapat berdampak pada perlunya MOC baru yang ditandatangani secara terpisah per kementerian yang dinilai akan memakan waktu lama. Ia berharap koordinasi dapat dilakukan langsung oleh Kemenko Kumham Imipas.
Menanggapi hal tersebut, Menko Yusril menegaskan bahwa aspek teknis tetap akan ditangani kementerian teknis masing-masing. Namun, ia memastikan bahwa Jepang dapat langsung berkoordinasi dengan Kemenko Kumham Imipas apabila ingin menjalin kerja sama, misalnya terkait transfer narapidana.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Yusril juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat dua warga negara Jepang yang sedang menjalani pidana di Indonesia. “Satu berusia 35 tahun dengan hukuman dua tahun penjara karena perjudian, dan satu lagi berusia 84 tahun di Sumatera Utara yang dipidana seumur hidup akibat kasus narkotika. Kami mempersilakan pemerintah Jepang mempertimbangkan opsi transfer narapidana apabila ada permintaan resmi,” ujarnya.
Myochin Mitsuru menyambut baik penjelasan tersebut dan menyatakan bahwa Jepang akan mengkaji kemungkinan pengajuan permohonan pemulangan. Ia menekankan bahwa saat ini Jepang belum memiliki perjanjian TSP dengan negara mana pun, namun tidak menutup kemungkinan opsi tersebut akan dibahas lebih lanjut di Tokyo.
Selain isu kerja sama dan pemulangan narapidana, Mitsuru juga menyoroti kebijakan visa. Ia berharap Indonesia dapat mempertimbangkan pembebasan visa bagi warga negara Jepang, mengingat Jepang telah memberikan fasilitas bebas visa bagi pemegang e-paspor Indonesia. Menurutnya, penurunan jumlah wisatawan Jepang ke Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh kewajiban visa tersebut.
Menko Yusril menjawab bahwa pembahasan terkait pembebasan visa bagi WN Jepang masih berlangsung di internal pemerintah Indonesia. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada perkembangan. Kami mengupayakan agar kebijakan ini bisa bersifat timbal balik. Saya akan mengoordinasikan hal ini segera,” tutur Yusril.
Mitsuru juga meminta dukungan Menko, mengingat tren wisatawan Jepang ke Indonesia menurun, sementara wisatawan Indonesia ke Jepang meningkat pesat akibat melemahnya yen. Ia menambahkan bahwa pekerja migran asal Indonesia kini menjadi peringkat pertama di Jepang, sehingga perbandingan arus kunjungan tampak semakin timpang.
Di akhir pertemuan, Menko Yusril menambahkan catatan praktis terkait pengajuan visa. “Kebanyakan orang Jepang yang saya kenal tidak tahu bahwa permohonan visa ke Indonesia bisa diajukan secara online. Mungkin informasi ini dapat lebih disampaikan kepada warga Jepang,” ujarnya.
Pertemuan ditutup dengan komitmen kedua pihak untuk melanjutkan pembahasan teknis melalui saluran diplomatik dan koordinasi antarkementerian.
