Bandar Lampung, 19 Mei 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan melalui kunjungan kerja Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Kumham Imipas R. Andika Dwi Prasetya ke DPRD Kota Bandar Lampung dan DPRD Provinsi Lampung pada Senin (19/5).
Dalam pertemuan hari itu, Sesmenko berdialog langsung dengan para pimpinan dan anggota DPRD guna memperkenalkan tugas dan fungsi Kemenko Kumham Imipas, sekaligus membahas sejumlah isu strategis.
Pertemuan pertama berlangsung di Kantor DPRD Kota Bandar Lampung. Hadir dalam audiensi ini Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Bernas Yuniarta, Ketua Komisi I Musgustini, Anggota Komisi IV Dewi Mayang Suri Djausal, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Kanwil Ditjenim), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas), Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwilkum), dan Kantor Wilayah Kementerian HAM (KanwilHAM) Lampung.
Dalam diskusi tersebut Sesmenko Kumham Imipas menegaskan pentingnya sinergi antara Kemenko dan DPRD dalam menjalankan fungsi masing-masing, terutama setelah terbentuknya Kemenko Kumham Imipas berdasarkan Perpres Nomor 142 Tahun 2024. “Sinergi ini penting agar program pusat dan daerah berjalan beriringan dan tepat sasaran,” ujar Sesmenko
Ketua DPRD Kota Bandar Lampung turut menyampaikan berbagai isu daerah, salah satunya perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya yang menjadi perhatian bersama. “DPRD Kota Bandar Lampung kini juga menggandeng Komnas Perlindungan Anak dalam menyusun langkah strategis menangani isu-isu terkait perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya,” jelas Bernas.
Audiensi dilanjutkan ke Kantor DPRD Provinsi Lampung. Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar bersama para Wakil Ketua serta serta perwakilan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Kanwil Ditjenim), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas), Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwilkum), dan Kantor Wilayah Kementerian HAM (KanwilHAM) Lampung.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah perlunya kajian mendalam terhadap regulasi investasi yang sering kali terlihat menguntungkan, namun justru menghambat pembangunan daerah jika tidak disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Tidak hanya itu, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) juga menjadi perhatian. DPRD dan Kemenko Kumham Imipas sepakat bahwa regulasi perlu diperkuat agar perkembangan AI bisa diarahkan untuk kebaikan tanpa menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Topik ini pun diusulkan agar dibahas dalam forum perencanaan pembangunan seperti Musrenbang.
Kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah sangat penting untuk menjawab tantangan zaman. Mulai dari perlindungan kelompok rentan hingga perkembangan teknologi masa depan, semua harus dikerjakan bersama.
“Melalui audiensi ini, kami ingin memastikan bahwa semua program berjalan selaras dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutup Sesmenko Andika.
