Jakarta, 25 Juli 2025 — Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rekomendasi atas Isu Strategis Penguatan Sistem Informasi Digital, termasuk Tata Kelola Beneficial Ownership (BO), menghasilkan sejumlah rekomendasi penting. Di antaranya, perlunya revisi regulasi agar pengaturan BO lebih komprehensif, penguatan sistem informasi digital yang mendukung keterbukaan data, serta peningkatan kerja sama lintas sektor untuk mendorong integrasi dan akurasi data.
Sebelum penutupan, Asisten Deputi Ramelan Supriadi menyampaikan hasil kesimpulan sementara FGD. Ia menekankan pentingnya percepatan revisi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 sebagai langkah awal untuk memperkuat pengaturan BO secara nasional. Dalam jangka panjang, regulasi yang lebih kuat setingkat undang-undang dinilai dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas implementasi di lapangan.
“Kita perlu memastikan bahwa pengaturan Beneficial Ownership tidak hanya berhenti pada Perpres, tetapi memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi agar pelaksanaannya lebih terjamin dan akuntabel,” ujar Ramelan dalam paparannya.
Ia juga menyoroti perlunya pengembangan sistem informasi digital yang tidak hanya menyimpan dan mengelola data BO, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara luas oleh instansi terkait. Menurutnya, pemanfaatan data yang akurat serta peningkatan literasi terhadap isu BO menjadi elemen kunci dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola hukum.
“Penguatan sistem informasi harus sejalan dengan penguatan literasi data. Tanpa pemahaman yang memadai, data tidak akan bisa dimanfaatkan secara optimal, bahkan bisa disalahartikan,” jelasnya.
Dalam sambutan penutupnya, Staf Khusus Herdito Sandi Pratama menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh peserta dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan FGD. Ia menyebut kegiatan ini sebagai bentuk nyata kerja kolektif yang tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang siap ditindaklanjuti.
“Terima kasih sudah tidak hanya meluangkan waktu, tetapi juga berbagi pengetahuan dan pengalaman. Banyak insight penting yang kita perdalam bersama selama tiga hari ini,” ungkap Sandi. Ia juga menyampaikan bahwa hasil FGD ini akan segera disampaikan kepada Menteri Koordinator sebagai bahan tindak lanjut strategis.
Lebih lanjut, Sandi menggarisbawahi pentingnya platform digital yang integratif dan mampu menghubungkan sistem antar-Kementerian/Lembaga. Inisiatif seperti Desma dan Nifaya disebut sebagai langkah awal, namun ia menilai ke depan dibutuhkan sistem yang lebih interoperabel dan berkelanjutan. Ia juga mencermati masih rendahnya tingkat kepatuhan dan literasi publik terhadap isu BO, yang menjadi tantangan tersendiri di lapangan.
“Semoga kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang knowledge sharing, tapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga. Karena ini adalah kerja kolektif, bukan kerja satu dua institusi,” tegasnya.
Penutupan kegiatan FGD yang dilaksanakan di Vertu Harmoni Jakarta ini turut dihadiri oleh Staf Khusus Bidang Administrasi Herdito Sandi Pratama, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum Ramelan Supriadi, serta Kepala Biro Umum dan Keuangan Dannie Firmansyah.
