Jakarta, 12 Agustus 2025 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa diaspora Indonesia memiliki peran penting dan strategis dalam memajukan negara dari luar negeri. Hal ini disampaikan Yusril saat menjadi pembicara utama (keynote speaker) pada Indonesian Diaspora Global Summit 2 yang berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (12/8).
Menurut Yusril, kontribusi diaspora, termasuk para pekerja migran, terbukti signifikan bagi perekonomian nasional. Dari segi jumlah, diperkirakan ada sedikitnya delapan juta diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Mereka bukan hanya pekerja informal, tetapi juga profesional di bidangnya masing-masing. Alih-alih memandang diaspora sebagai brain drain, Yusril mengajak semua pihak melihatnya sebagai brain gain — potensi kecerdasan dan jejaring global diaspora adalah kekuatan besar yang dapat dihubungkan langsung dengan kebutuhan pembangunan nasional.
“Percayalah bahwa masyarakat Indonesia yang tinggal di dalam negeri akan senantiasa menganggap Saudara-saudara semua sebagai bagian integral dari keluarga besar bangsa Indonesia. Diaspora Indonesia adalah suatu keniscayaan sejarah,” tegasnya.
Yusril menambahkan, kiprah diaspora tidak hanya mencakup sektor ekonomi, tetapi juga diplomasi, sosial, budaya, hingga ilmu pengetahuan. “Diaspora pada hakikatnya adalah duta bangsa yang mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia melalui kiprah dan prestasi mereka,” ujarnya. Ia mencontohkan Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie, sebagai sosok diaspora fenomenal yang menimba ilmu dan berkarya di Jerman, lalu kembali membangun industri strategis nasional, menggagas program beasiswa luar negeri, dan akhirnya memimpin Indonesia.
Pemerintah, lanjut Yusril, terus memperkuat dukungan hukum, HAM, keimigrasian, dan dokumentasi kewarganegaraan bagi WNI di luar negeri. Perwakilan diplomatik Indonesia di seluruh dunia memiliki mandat jelas untuk membela kepentingan WNI, sementara prosedur keimigrasian dan dokumen kewarganegaraan terus disederhanakan agar lebih cepat dan efisien. “Kami juga mendengar masukan kritis dari diaspora terkait regulasi yang dinilai menghambat kontribusi mereka. Budaya birokrasi yang berbelit harus kita akui dan perbaiki,” tandasnya.
Dalam forum ini, Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya melihat diaspora sebagai aset ekonomi, tetapi juga mitra strategis dalam memperkuat diplomasi internasional. “Saya mengajak diaspora untuk lebih proaktif membantu diplomasi nasional. Pemerintah akan terus menggandeng komunitas diaspora sebagai mitra dalam second track diplomacy maupun promosi kepentingan nasional di luar negeri,” ujarnya.
Yusril optimistis bahwa pertemuan para diaspora ini akan menghasilkan berbagai ide dan inisiatif brilian di bidang bisnis, riset, kebijakan, maupun pendidikan. “Saya berharap Indonesian Diaspora Global Summit 2 tidak hanya menjadi ajang temu kangen, tetapi juga melahirkan langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti. Pemerintah siap menampung rekomendasi summit ini sebagai bahan perumusan kebijakan ke depan,” pungkasnya.
Indonesian Diaspora Global Summit 2 diselenggarakan oleh Indonesian Diaspora Network United (IDN-United) dengan tema “Connecting Global Talent With Home”. Forum ini mempertemukan diaspora dari berbagai sektor, mulai dari teknologi, energi, pendidikan, kecerdasan buatan (AI), keimigrasian, kesehatan, UMKM, finansial, investasi, hingga manufaktur.
Hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Chairman IDN-United Edward Wanandi, perwakilan kementerian/lembaga, dan diaspora dari berbagai negara. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 11–13 Agustus 2025, dan diharapkan menjadi ajang strategis untuk memperkuat koneksi diaspora Indonesia dengan tanah air, serta mendorong sinergi nyata antara talenta global dan agenda pembangunan nasional.
