Berita

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Menko Yusril: Kekayaan Alam Melimpah, Kesejahteraan Rakyat Masih Jadi Tantangan

IMG-20261121-WA0012Depok, 21 November 2026 – Melimpahnya kekayaan alam Indonesia belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Persoalan tata kelola sumber daya alam, penegakan hukum, hingga sistem demokrasi masih menjadi tantangan besar yang perlu dibenahi. Hal tersebut disoroti Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, dalam Pidato Kebangsaan pada Dialog Kebangsaan bersama Kaukus Alumni Universitas Indonesia (UI) di Ruang Apung UI, Depok, Sabtu (21/11).

 

Mengangkat tema "Kriteria Wakil Presiden Ideal Periode 2026–2029", kegiatan tersebut menghadirkan Novrizal dan Titi Anggraini, dosen Fakultas Hukum UI, sebagai panelis.

 

Dalam pidatonya, Yusril mengingatkan bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa kekayaan sumber daya alam, iklim tropis, dan posisi geografis strategis. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan kemakmuran bagi rakyat. Menurutnya, persoalan pengelolaan dan pengawasan menjadi salah satu penyebab kekayaan alam belum optimal dinikmati masyarakat.

 

Ia menyoroti pemberian izin pertambangan kepada pihak yang tidak memiliki kapasitas untuk mengelola tambang, kemudian mengalihkan izin tersebut kepada investor. Praktik semacam ini, ditambah penyalahgunaan perizinan, pengemplangan pajak, dan pengalihan keuntungan ke luar negeri, dinilai merugikan negara. Yusril mencontohkan Belitung, daerah asalnya, yang telah ratusan tahun menjadi wilayah pertambangan timah, tetapi masyarakatnya belum sepenuhnya menikmati hasil kekayaan alam tersebut.

 

“Demokrasi Indonesia perlu terus dievaluasi agar tetap sejalan dengan prinsip permusyawaratan dan perwakilan sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Demokrasi tidak semestinya hanya bertumpu pada popularitas seseorang, tetapi juga harus mempertimbangkan kapasitas, integritas, rekam jejak, serta pemahamannya terhadap persoalan bangsa,” ujar Yusril.

 

Dalam kesempatan itu, Yusril turut memberikan pandangannya mengenai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan pengalamannya mendampingi sejumlah presiden sejak era Orde Baru, ia menilai Presiden Prabowo memiliki arah kepemimpinan yang jelas, terutama dalam bidang pertahanan, politik luar negeri, dan pembangunan ekonomi.

 

Ia juga menyoroti upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi dan pangan, membenahi penguasaan lahan serta pertambangan bermasalah, dan menerapkan amanat Pasal 33 UUD 1945 dalam pengelolaan perekonomian nasional.

IMG-20261121-WA0013

Terkait persoalan hukum, Yusril menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana harus ditangani secara profesional berdasarkan fakta dan alat bukti. Hal ini juga berlaku dalam penanganan isu penyadapan dan dugaan keterkaitannya dengan tindak pidana makar.

 

"Presiden sudah mengatakan, buka saja semuanya, jangan ada yang ditutupi, agar ketahuan siapa aktor intelektualnya," kata Yusril.

 

Lebih lanjut, Yusril mengingatkan pentingnya kepastian hukum dan konsistensi kebijakan untuk mendorong kemandirian industri nasional. Menurutnya, Indonesia tidak boleh terus bergantung pada negara lain atau hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi harus mampu mengembangkan industri bernilai tambah dan memperkuat daya saing nasional.

 

Mengakhiri pidatonya, Yusril menjelaskan bahwa perannya saat ini adalah membantu Presiden Prabowo dalam pembenahan norma dan regulasi. Ia mengakui bahwa kewenangannya masih terbatas pada aspek tersebut sehingga diperlukan koordinasi dan pembagian kewenangan yang lebih kuat untuk meningkatkan efektivitas pembenahan hukum nasional.

 

Sementara itu, perwakilan Kaukus Alumni UI, Chudry Sitompul, menyampaikan bahwa Dialog Kebangsaan menjadi wadah bagi alumni lintas generasi untuk bertukar gagasan dan membahas persoalan strategis bangsa. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat konsolidasi serta kontribusi alumni UI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Kegiatan dihadiri oleh pengurus dan anggota Kaukus Alumni UI, para senior dan alumni UI, serta peserta dari berbagai kalangan.

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
PikPng.com school icon png 2780725   Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
PikPng.com phone icon png 604605   085183318217
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    humas@kumham-imipas.go.id
     
     

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
PikPng.com phone icon png 604605   +6812-345678
PikPng.com email png 581646   rohumasti@kumham-imipas.go.id
PikPng.com email png 581646   rohumasti@kumham-imipas.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI