Jakarta, Jumat, 20 November 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Pertemuan tersebut membahas rencana perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Yusril menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan undangan Menhan Sjafrie untuk membicarakan persiapan revisi UU Pertahanan Negara yang saat ini tengah digarap bersama oleh Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI. Rancangan undang-undang tersebut diharapkan dapat diajukan sebagai RUU pada awal tahun 2027.
“Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati,” ujar Yusril kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Yusril menyatakan senang dapat membantu proses penyiapan RUU tersebut. Namun, secara teknis, pembahasan di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Menurut Yusril, perubahan UU Pertahanan Negara diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan lingkungan strategis yang telah banyak berubah selama hampir 25 tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan.
“Secara umum beliau mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah,” jelas Yusril.
Ia menambahkan, kebutuhan perubahan tersebut juga sejalan dengan perkembangan regulasi di bidang pertahanan. Undang-Undang tentang TNI yang dibentuk pada tahun yang sama telah mengalami perubahan, sehingga UU Pertahanan Negara juga perlu disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan terkini.
Selain membahas agenda legislasi, pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi bagi kedua tokoh yang telah saling mengenal sejak 1990-an. Yusril mengenang, saat dirinya menjabat sebagai Asisten Menteri Sekretaris Negara, Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai Pangdam Jaya. Keduanya juga sama-sama terlibat dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 dan situasi pada minggu-minggu terakhir pemerintahan Presiden Soeharto.
Ketika ditanya wartawan apakah pertemuan tersebut juga membahas calon wakil presiden, Yusril membantahnya dengan nada bercanda.
“Haha, enggaklah. Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” kata Yusril.
Begitu pula ketika ditanya apakah dalam pertemuan itu disinggung masalah penyadapan dan makar, Yusril mengatakan tidak. Menhan paham masalah penyadapan dan makar adalah kewenangan kepolisian dalam menegakkan hukum. Menko Kumham
Imipas terlibat menangani kasus itu karena menyangkut penerapan dan penafsiran hukum terkait penyadapan dan tindak pidana makar sesuai KUHP dan UU ITE.
