Jakarta, 17 Juli 2025 — Di balik ambisi pemerintah membangun 3 juta rumah, tersimpan satu elemen kunci yang tak kalah penting yaitu komunikasi publik. Inilah semangat yang diangkat dalam sarasehan “Membangun Kolaborasi dan Sinergi Antarlembaga dalam Mensukseskan Program 3 Juta Rumah” yang digelar Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta.
Tak hanya membahas pembiayaan dan pembangunan fisik, forum ini memberi sorotan khusus pada pentingnya membangun pemahaman dan kepercayaan publik terhadap program perumahan nasional. Heru Pudyo Nugroho, Komisioner BP Tapera, menegaskan bahwa gotong royong dan inovasi adalah fondasi utama. Namun, keduanya tak akan berhasil tanpa narasi yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat.
“Komunikasi publik bukan pelengkap, tapi bagian dari strategi utama. Kita perlu memastikan bahwa masyarakat tahu, paham, dan percaya,” ujar Molly Prabawati, Staf Ahli Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Digital. Ia memaparkan bahwa hanya 36% masyarakat yang merasa mudah mengakses informasi tentang Tapera, menunjukkan pentingnya sinergi komunikasi lintas instansi.
Henni Hariani, praktisi komunikasi publik, menambahkan bahwa strategi komunikasi tak bisa dilakukan serampangan. “Kita butuh pendekatan yang terukur, berbasis data, dan dijalankan secara berkelanjutan. Dari pemetaan audiens hingga evaluasi kampanye, semua harus terstruktur. Tanpa kepercayaan, partisipasi publik sulit terbentuk,” jelasnya sambil mengenalkan kerangka “5P” sebagai panduan komunikasi yang adaptif.
Humas Kemenko Kumham Imipas bersama para pelaku komunikasi dari kementerian/lembaga lain turut hadir dan menyatukan komitmen. Peran humas pemerintah kini dituntut lebih dari sekadar menyampaikan informasi—tetapi membangun narasi bersama yang bisa menyentuh publik dan menggerakkan dukungan.
Sarasehan ini menegaskan bahwa keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak hanya bergantung pada aspek teknis pembangunan dan skema pembiayaan, tetapi juga pada efektivitas komunikasi publik yang menyertainya. Pemahaman, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat perlu dibangun melalui strategi komunikasi yang terencana, kolaboratif, dan berbasis data. Dengan sinergi antarlembaga yang kuat, komunikasi publik yang kredibel, serta narasi kebijakan yang disampaikan secara konsisten, upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat dapat terwujud secara lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak luas.
