Jakarta, 14 Mei 2025 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memimpin langsung rapat koordinasi terkait rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur. Agenda utama rapat ini adalah percepatan realisasi pembangunan Lapas yang telah lama direncanakan namun belum terealisasi.
Sejak tahun 2015, Pemerintah Daerah OKU Timur telah menghibahkan tanah untuk pembangunan Lapas, dan pada tahun 2023 sertifikat tanah tersebut telah diterbitkan. Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat pembangunan Lapas hingga kini belum dapat dilakukan.
Bupati OKU Timur, Lanosin Hamzah, dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapan agar pembangunan Lapas di wilayahnya dapat segera dilaksanakan dengan dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
"Kami mohon dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat, karena keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama. Kami berharap pembangunan Lapas ini dapat menjadi prioritas," ujar Bupati Lanosin.
Menanggapi hal tersebut, Menko Yusril menyambut baik komitmen dan inisiatif Pemerintah Daerah OKU Timur. Ia mendorong Bupati untuk segera mengajukan usulan resmi pembangunan Lapas kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, agar proses koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan terkait alokasi anggaran dapat segera dilakukan.
“Saya sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah OKU Timur yang sejak lama telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Lapas. Kami di tingkat pusat akan membantu mengoordinasikan dengan kementerian teknis dan Kementerian Keuangan agar pembangunan ini bisa segera direalisasikan,” ujar Yusril.
Ia menambahkan, “Sebagai Kementerian Koordinator, tugas kami bukan hanya memantau pelaksanaan kebijakan, tapi juga memastikan sinergi antar-kementerian berjalan baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah.”
Dalam rapat tersebut, Bupati Lanosin juga menyampaikan persoalan pelayanan keimigrasian di OKU Timur. Menurutnya, banyak warga, termasuk calon jemaah haji, mengalami kesulitan karena tidak adanya kantor imigrasi terdekat.
Menanggapi hal ini, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram, menegaskan pentingnya peningkatan akses layanan keimigrasian di daerah tersebut. Ia mendorong agar dilakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Muara Enim dan menyarankan agar pelayanan Easy Passport diterapkan di OKU Timur.
"Dengan Easy Passport, layanan imigrasi yang akan datang langsung ke masyarakat. Selain itu, pembentukan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di OKU Timur juga menjadi opsi jangka panjang yang perlu dipertimbangkan," jelas Surya.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan, Dwi Nastiti, menambahkan bahwa keterlibatan Kantor Wilayah sangat penting untuk mendukung pembangunan ke depan. Ia juga mengingatkan bahwa selain kesiapan lahan, perlu dipastikan bahwa lokasi pembangunan bebas dari risiko bencana seperti banjir, longsor, atau gempa bumi. Selain itu, usulan dari Aparat Penegak Hukum (APH) terkait juga dibutuhkan sebagai bagian dari persiapan pembangunan.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah konkret percepatan pembangunan Lapas dan peningkatan layanan keimigrasian yang lebih merata dan mudah dijangkau oleh masyarakat di wilayah OKU Timur.
