Jakarta, 14 Mei 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyelenggarakan Rapat Internal dalam rangka persiapan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengenai penyelarasan rencana kerja Asisten Deputi Bidang Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum (BIKH) dengan target capaian Indeks Pembangunan Hukum (IPH) tahun 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Deputi Hukum ini dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum, Setyo Utomo, dan didampingi oleh Sekretaris Deputi Koordinasi Hukum, Sri Yuliani. Turut hadir Tim Kerja Asdep BIKH serta perwakilan dari Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama (MKKS).
Dalam arahannya, Setyo Utomo menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antarunit kerja dalam menyusun dan mengimplementasikan kegiatan yang akan dibahas dalam FGD mendatang. "Kolaborasi yang erat antarunit sangat krusial agar kegiatan ini berjalan optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sistem hukum nasional," ujarnya.
Rapat ini juga menjadi bagian dari upaya pencapaian target kinerja Kemenko Kumham Imipas sebagai koordinator sekaligus pengampu Indeks Pembangunan Hukum nasional tahun 2025, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
Kemenko Kumham Imipas menegaskan komitmennya untuk terus mendorong efektivitas pelaksanaan program prioritas hukum nasional. Harapannya, setiap capaian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam penguatan sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Melalui kegiatan ini, Kemenko Kumham Imipas berharap dapat memperkuat peran koordinatifnya dalam mendukung pembangunan hukum yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang disusun mampu menjawab tantangan hukum nasional secara strategis dan menyeluruh.
