Jakarta, 11 April 2025 — Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar diskusi internal membahas persiapan pelaksanaan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai bagian dari prioritas nasional tahun 2025 hingga 2027.
Dalam arahannya, Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Nofli, menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program kerja.
“Deputi Bidang Koordinasi Hukum akan segera mengimplementasikan program kerja dalam rangka mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Nofli.
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pemanfaatan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Syarifudin, menjelaskan bahwa pembahasan Roadmap Pengembangan KI menjadi salah satu target utama dalam kinerja tahun ini. Roadmap tersebut juga termasuk dalam prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah.
Sebagai tindak lanjut, pada 17 April 2025 akan diselenggarakan rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Rapat tersebut akan membahas arah kebijakan Roadmap KI, menginventarisasi para pemangku kepentingan, mengidentifikasi tantangan dalam penyusunan roadmap, serta merancang persiapan pelaksanaan di tahun yang sama. Setelah itu, akan menjadwalkan rapat lanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan guna menyelaraskan visi serta agenda pengawalan roadmap.
Langkah strategis berikutnya adalah menyelenggarakan kegiatan Sinkronisasi Kebijakan dan Program Kerja lintas kementerian/lembaga. Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi dan memastikan arah kebijakan kekayaan intelektual dapat tersusun secara terarah dan komprehensif.
Nofli menambahkan roadmap KI bertujuan untuk memperjelas peran masing-masing kementerian dan lembaga dalam menciptakan kebijakan KI yang inklusif, konsisten, dan berkelanjutan. Pelaksanaan roadmap ini direncanakan berlangsung selama tiga tahun, yakni dari 2025 hingga 2027.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah asisten deputi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum, antara lain Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum, Ramelan Suprihadi, Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif, Robianto, Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi, Fiqi Nana Kania, Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual, Syarifudin, dan Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum, Setyo Utomo.
