Makassar, 18 September 2025 – Kemenko Kumham Imipas terus memperkuat sinergi pusat dan daerah melalui kegiatan sinkronisasi dan koordinasi di Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Kamis (18/9). Agenda ini menjadi langkah strategis dalam pengawalan program prioritas nasional bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Hadir dalam kegiatan kali ini Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas Nofli, Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum Kemenko Kumham Imipas Fitra Arsil, Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan dan Litigasi Fiqi Nana Kania, Kadiv Pelayanan Hukum Kanwil Hukum Sulawesi Selatan Demson Marihot serta perwakilan dari setiap Kantor Wilayah Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Selatan baik secara langsung maupun daring.
Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas Nofli, dalam paparannya menegaskan pentingnya peran strategis Kemenko Kumham Imipas dalam memastikan sinkronisasi dan koordinasi antar kementerian serta lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Dalam bidang hukum, salah satu fokus kita adalah mendorong penyusunan Peraturan Daerah yang selaras dengan prinsip keadilan dan HAM, serta membentuk Tim Koordinasi Penegakan Hukum Daerah untuk mencegah tumpang tindih penanganan hukum. Hal ini penting untuk mengawal program prioritas nasional di bidang hukum sesuai dokumen perencanaan pembangunan,” ujar Nofli.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum Fitra Arsil, menekankan bahwa koordinasi lintas sektor bukan sekadar menambah arus birokrasi. Menurutnya, pemerintah perlu membangun pola kerja sama yang efisien agar tercipta kepastian hukum yang lebih baik.
“Koordinasi antar sektor harus menghasilkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja. Pertemuan dengan Kanwil ini menjadi penting karena meskipun kita tidak memiliki struktur di daerah, kita tetap perlu memahami permasalahan masyarakat agar koordinasi yang dilakukan tepat sasaran,” jelas Fitra.
Sejalan dengan itu, perwakilan dari Kanwil Hukum Sulawesi Selatan, Demson Marihot, menegaskan pentingnya reformasi regulasi untuk mendorong kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat.
“Reformasi regulasi bukan hanya soal memangkas jumlah aturan, tetapi memastikan regulasi yang ada bermutu, sederhana, konsisten, dan mudah diimplementasikan. Regulasi berkualitas akan meningkatkan daya saing bangsa sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kerja sama seluruh pihak, " ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, Kemenko Kumham Imipas berharap terjalin sinergi yang lebih kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga upaya pembangunan hukum nasional dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
