Jakarta — 22 Desember 2025 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) bersama Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-97 Tahun 2025 di Lapangan Upacara Kementerian Hukum, Senin (22/12).
Bertindak sebagai pembina upacara, Kepala BPSDM Kementerian Hukum, I Gusti Ayu Putu Suwardani menyampaikan Amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi. Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Peringatan Hari Ibu memiliki makna strategis bagi perjuangan dan kemajuan bangsa, serta menjadi ruang refleksi untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan.
"PHI bukan sekadar seremonial dan bukan pula perayaan 'Mother’s Day', melainkan bentuk penghargaan bagi perempuan Indonesia “dalam semua peran dan kapasitasnya”, sampai I Gusti Ayu.
Amanat tersebut mengingatkan bahwa sejarah Hari Ibu berakar dari Kongres Perempuan Indonesia I tahun 1928 di Yogyakarta, ketika perempuan “berkumpul, bersuara, dan menetapkan arah perjuangan bersama”. Tonggak itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu melalui “Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959".
Peringatan PHI tahun ini mengusung tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045.” Tema ini menegaskan pentingnya memastikan perempuan memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam seluruh sektor, termasuk pada Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Dalam amanatnya, Menteri PPPA juga mengingatkan bahwa kemajuan bangsa berjalan seiring dengan kemajuan perempuan. “Kemajuan bangsa tidak pernah terpisah dari kemajuan perempuan,” ditegaskan dalam pesan tersebut.
Sejalan dengan arah kebijakan nasional, Menteri PPPA menekankan pentingnya memperkuat lingkungan kerja dan layanan publik yang inklusif, bebas diskriminasi, serta mendukung percepatan pemberdayaan perempuan. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memastikan peringatan Hari Ibu diterjemahkan menjadi langkah nyata. Bangsa “tidak boleh berhenti hanya pada peringatan”, tetapi perlu “langkah nyata, kolaborasi lintas sektor” yang konsisten.
Bagi Kemenko Kumham Imipas, peringatan PHI ke-97 menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam membangun ekosistem kerja yang mendukung perempuan berdaya, sekaligus memastikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Upacara diikuti oleh Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli/Staf Khusus Menteri, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Manajerial dan Non Manajerial, serta seluruh pegawai dari masing-masing Kementerian.
