Jakarta, 8 Desember 2025 — Upaya memperkuat akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memasuki tahap awal. Kegiatan Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 resmi dibuka di Hotel Habitare, Jakarta, oleh Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Slamet Pramoedji.
Slamet menegaskan bahwa penyusunan laporan kinerja bukan hanya kewajiban formal, tetapi proses penting dalam memastikan transparansi dan arah pembangunan yang terukur. “Penyusunan laporan kinerja ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan wujud nyata pertanggungjawaban kita kepada masyarakat,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa kualitas data dan penyelarasan antar-dokumen akan menjadi kunci, “Semoga laporan yang tersusun dapat menghadirkan transparansi, kepercayaan, dan dorongan bagi kita semua untuk terus berkarya demi sinkronisasi dan rekomendasi yang lebih baik.”
Kegiatan ini menghadirkan Canggih Hangga Wicaksono, Analis Kebijakan Ahli Muda dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai narasumber. Dalam paparannya, Canggih menekankan pentingnya penerapan SAKIP secara konsisten. “Setiap indikator kinerja harus jelas, terukur, dan relevan. Laporan yang baik lahir dari proses perencanaan yang baik,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya budaya kinerja yang kuat di setiap unit kerja agar laporan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar mencerminkan hasil.
Para peserta—yang terdiri dari pimpinan tinggi pratama, auditor, serta penyusun laporan dari unit-unit eselon I dan II—diharapkan mampu menyelaraskan Perjanjian Kinerja, indikator, dan target tahunan agar draf awal LKjIP 2025 dapat rampung sesuai jadwal.
Kegiatan ini menjadi langkah awal menuju laporan kinerja yang lebih transparan, terukur, serta mampu mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran dan kontribusi nyata terhadap sasaran strategis Kemenko Kumham Imipas. Dengan proses yang lebih terarah, penyusunan LKjIP 2025 diharapkan menghasilkan laporan yang tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja instansi di tahun-tahun berikutnya.
