Jakarta, 17 Juni 2025 — Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) kembali meneguhkan komitmennya terhadap nilai-nilai dasar organisasi melalui pelaksanaan apel pagi. Kegiatan yang rutin dilaksanakan ini tidak hanya bersifat administratif, namun juga menjadi momen penting untuk konsolidasi nilai-nilai kelembagaan, refleksi peran strategis, serta peneguhan visi bersama dalam menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks. Apel pagi kali ini dipimpin oleh Herdito Sandi Pratama, Staf Khusus Bidang Administrasi Kemenko Kumham Imipas.
Dalam amanatnya, Sandi mengungkapkan rasa syukur karena masih dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan apel pagi. Ia menyampaikan bahwa apel bukan sekadar kewajiban rutinitas, tetapi juga menjadi titik temu untuk menyatukan orientasi kerja dan semangat kolektif. “Kegiatan apel pagi ini adalah tradisi kedisiplinan yang tidak hanya bersifat administratif, tapi juga menjadi momen strategis untuk konsolidasi nilai, visi, dan juga arah kelembagaan kita,” ujarnya di hadapan peserta apel.
Lebih lanjut, Sandi menyoroti konteks zaman yang sedang dihadapi, yakni era liminal atau masa ambang, di mana tatanan lama mulai pudar namun tatanan baru belum sepenuhnya terbentuk. Ia menggambarkan situasi ini sebagai bagian dari “modernitas yang cair”, yang menuntut struktur pemerintahan untuk lebih adaptif, reflektif, dan kolaboratif. Dalam konteks ini, birokrasi dituntut untuk tidak lagi bekerja secara mekanis, tetapi mampu membaca dinamika sosial-politik secara mendalam.
Apel pagi ini diikuti oleh jajaran pejabat tinggi madya, staf ahli, staf khusus, pimpinan tinggi pratama, pejabat manajerial, hingga seluruh pegawai non manajerial di lingkungan Kemenko Kumham Imipas. Partisipasi penuh dari seluruh lini ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun budaya organisasi yang kuat. Dalam kesempatan tersebut, Sandi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) atas kontribusinya dalam menjalankan fungsi koordinasi lintas sektor.
“Kerja koordinasi itu bukan kerja panggung. Tapi justru kita dituntut untuk mempunyai karakter integritas yang jauh lebih dalam karena pekerjaan kita lebih sering di belakang layar,” tegas Sandi. Ia menekankan bahwa ASN Kemenko Kumham Imipas memiliki tanggung jawab strategis bukan hanya sebagai teknokrat, tetapi juga sebagai penyusun narasi kebangsaan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan. Oleh karena itu, menurutnya, setiap individu harus menyadari perannya sebagai aktor perubahan.
Sandi juga menyoroti tiga tugas besar yang perlu diperkuat di lingkungan Kemenko. Pertama, menjaga logika koordinasi melalui pendekatan sistemik antar direktorat, kementerian, dan lembaga. Kedua, penguatan etika publik sebagai cerminan kehormatan institusi. “Etika publik bukan sekadar sopan santun, tapi wujud konkret dari tanggung jawab dan kehormatan lembaga,” ucapnya. Ketiga, peningkatan kapasitas intelektual ASN agar mampu berpikir kritis, memahami konteks global, dan menyusun laporan kebijakan secara argumentatif.
Mengakhiri amanatnya, Sandi mengajak seluruh jajaran untuk terus memperkuat budaya organisasi berbasis integritas, pengetahuan, dan etika. Ia menegaskan bahwa tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks, dan hanya bisa dihadapi dengan kerja kolaboratif dan reflektif. “Kemenko Kumham Imipas tidak hanya menjadi simbol koordinasi, tetapi juga penyusun dan penjaga narasi negara. Peran kita sangat penting, dan kita semua harus mengambil bagian secara aktif,” pungkasnya.
