Nunukan, 17 Juni 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) terus memperkuat peran koordinatifnya dalam pengelolaan wilayah perbatasan melalui kegiatan Penyusunan Telaahan dan Rekomendasi terhadap Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat yang telah diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemenko Kumham Imipas. Dalam rapat tersebut, dibahas pentingnya percepatan pengoperasian PLBN Sebatik sebagai salah satu simpul vital dalam mendukung mobilitas lintas batas dan pembangunan di wilayah perbatasan negara.
Sebagai kelanjutan dari arahan tersebut, Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian (KSPK) di bawah Kedeputian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna memfokuskan penyusunan telaahan dan rekomendasi yang komprehensif terhadap PLBN Sebatik.
Koordinasi ini dipimpin langsung oleh Tim Asdep KSPK yang dikoordinasikan oleh Agato P.P. Simamora. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga melibatkan beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) layanan keimigrasian, yakni Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan, dan PLBN Sebatik.
Urgensi penyusunan rekomendasi ini mencuat seiring dengan kondisi PLBN Sebatik yang telah diresmikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, pada Oktober 2024 lalu, namun hingga kini belum beroperasi secara optimal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi stagnasi pembangunan dan pelayanan publik di kawasan strategis tersebut.
“Bangunan PLBN Sebatik sudah berdiri megah, tetapi fungsinya belum maksimal. Ini harus menjadi perhatian bersama agar keberadaan PLBN dapat benar-benar memberikan manfaat, khususnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat perbatasan,” ujar Agato.
Sebagai bagian dari penyusunan telaahan, Tim Asdep KSPK yang dipimpin oleh Ade Septiany juga melakukan kunjungan langsung ke wilayah Sebatik dan berdialog dengan warga setempat.
“Saya berharap PLBN Sebatik bisa segera beroperasi, sehingga masyarakat di Pulau Sebatik ini dapat mudah melakukan perlintasan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkap Basri, salah satu warga lokal yang turut diwawancarai tim.
Selain mengunjungi masyarakat, tim juga mengadakan audiensi dengan Kepala PLBN Sebatik untuk memastikan sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor berjalan efektif. Hal ini selaras dengan tugas pokok dan fungsi Asdep KSPK dalam menjembatani berbagai kebijakan dan kebutuhan pelayanan keimigrasian di wilayah perbatasan negara.
