Jakarta, 24 Juli 2025 - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Sesmenko Kumham Imipas) R. Andika Dwi Prasetya mengahadiri Rapat Koordinasi Forum Sekretaris (Forses) Kementerian/Lembaga (K/L) di Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta.
Forum ini diselenggarakan dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi program pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya terkait Layanan Utama LKPP melalui peningkatan peran penyelenggaraan pengadaan nasional dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal tersebut dipandang perlu untuk mengintensifkan koordinasi sebagai langkah strategis dalam menetapkan kebijakan terkait.
Sekretaris Utama (Sestama) LKPP Iwan Herniwan selaku tuan rumah menyambut seluruh Sekretaris K/L yang telah berkenan hadir. Dalam sambutannya, Sestama Iwan berharap melalui forum ini seluruh anggota forum dapat mendorong pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih komprehensif dan akuntabel.
"Dengan komitmen kita bersama, saya yakin pengadaan barang/jasa khususnya bagi pemerintah, dapat terlaksana dengan baik, serta kita juga semakin kuat dalam menjaga akuntabilitasnya," jelasnya.
Dalam sesi pemaparan, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta menyoroti tentang tersendatnya proses pengadaan barang/jasa. Hal ini kemudian menimbulkan stagnasi penyerapan anggaran.
"Perlu diketahui atas terjadinya hal tersebut, Bapak Presiden memang marah, oleh karena itu beliau memberikan solusi berupa kemudahan-kemudahan birokrasi," jelas Deputi Setya.
Ia kemudian menjelaskan bagaimana inovasi pengadaan barang/jasa kemudian menjadi salah satu solusi penting. "Rekan-rekan sekalian dapat juga mendorong terciptanya inovasi di bidang pengadaan, bisa dari segi identifikasi, sampai proses survei dan integrasi, yang penting perencanaannya tepat," tegas Satya.
Ketua Forses Arif Rahman Hakim yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyampaikan terima kasihnya dan apresiasinya terhadap tuan rumah dan seluruh anggota forses yang telah hadir. "Semoga forum ini bisa semakin rutin dilaksanakan, tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga ajang berbagi ilmu dan saling memberikan manfaat bagi seluruh kementerian/lembaga, meskipun hanya dua bulan sekali," ujar Arif.
Plt. Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN Wahyu Setyawan mendapatkan kesempatan untuk menyosialisasikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Wahyu menjelaskan bahwa hadirnya ini tidak hanya merevolusi BUMN tetapi juga kelembagaan ekonomi negara.
"Tanpa koordinasi dengan Bapak dan Ibu di setiap K/L, misi Indonesia Emas 2045 melalui aset BUMN tidak akan berhasil," ujar Plt. Deputi Wawan.
Sesmenko Andika secara positif mendukung apa yang telah disampaikan oleh seluruh narasumber. Bahwa proses pengadaan barang/jasa harus efisien, efektif, dan akuntabel.
"Saya mendukung dan sepakat, bahwa tentunya inovasi pengadaan barang/jasa ini bisa jadi solusi, tidak hanya sekadar menghabiskan anggaran, tetapi memiliki makna dan manfaat yang sesuai dengan peruntukannya," tutup Andika.
