Jayapura, 12 Juni 2025 — Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah kembali diperkuat melalui pertemuan antara Kemenko Kumham Imipas dan Pemerintah Provinsi Papua yang digelar pada Kantor Gubernur Papua. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam menyelaraskan strategi pengelolaan wilayah perbatasan, khususnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dengan fokus pada evaluasi operasional PLBN Skouw serta penjajakan peluang pengembangan PLBN baru di wilayah potensial lainnya di Papua.
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Papua, Suzana Wanggai, yang menyambut Tim Kemenko Kumham Imipas yang dipimpin oleh Dani Cahyadi selaku Analis Keimigrasian Ahli Madya. Hadir pula sejumlah pejabat dari Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua, yakni Kepala Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Dolfinus Kareth, Sekretaris Badan Niben Yoman, Kepala Bidang Hubungan Kerja Sama Veronika Wally, serta Kepala Sub Bidang Kerja Sama Pemerintah dan Non Pemerintah Cliff Sokoy.
Dalam sambutannya, Dani Cahyadi menyampaikan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung penguatan PLBN. Ia menyoroti perbedaan tingkat mobilisasi antara PLBN Skouw dengan PLBN Entikong di Kalimantan Barat. “Di Entikong, mobilitas sudah mencakup kendaraan roda dua dan empat. Sementara di Skouw, kita masih melihat dominasi sepeda motor. Ini menjadi perhatian kami dalam menyusun rekomendasi pengembangan PLBN ke depan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Suzana Wanggai menjelaskan bahwa di Papua saat ini terdapat dua jenis pos perlintasan, yakni pos yang dikelola oleh Pemprov Papua dan PLBN yang berada di bawah kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Ia juga menyoroti potensi besar di PLBN Sota dan Yetetkun, serta mendorong perhatian khusus pada wilayah Waris yang dinilai strategis dari sisi ekonomi dan sumber daya alam. “Kita tidak bisa bicara soal perbatasan hanya dari satu titik. Ada potensi besar di sepanjang garis perbatasan, termasuk di Waris yang kaya akan emas, vanili, dan kayu masoi,” ucap Suzana.
Kepala Bidang Pengelolaan Batas Wilayah, Dolfinus Kareth, menyoroti persoalan keterbatasan sumber daya manusia yang masih menjadi hambatan dalam optimalisasi pengawasan di pos perbatasan. Ia berharap pemerintah pusat dapat mengirimkan petugas khusus guna memperkuat pengawasan di wilayah tersebut. “Kami sudah bekerja sama dengan kepala kampung, kepolisian, dan tokoh masyarakat untuk menjaga perbatasan. Hal ini merupakan upaya Pemda dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelintas antarnegara,” ungkapnya. Dolfinus juga menyampaikan bahwa kerja sama terkait mobilitas kendaraan dengan Papua Nugini melalui PLBN Skouw saat ini masih menunggu tindak lanjut dari pihak PNG.
Sementara itu, Sekretaris Badan, Niben Yoman menekankan urgensi peningkatan keamanan. Ia menyoroti keberadaan banyak jalur tikus di wilayah perbatasan yang belum terpantau. “Peningkatan status PLB menjadi PLBN di Waris sangat penting untuk menutup ruang gerak jalur tikus. Usulan pembangunan sudah kami ajukan, masyarakat bahkan telah menyiapkan lahan dan menggelar prosesi adat, tapi pembangunannya belum terealisasi,” jelasnya.
Kepala Bidang Hubungan Kerja Sama, Veronika Wally, menambahkan bahwa forum kerja sama seperti Joint Border Committee (JBC) dan Border Liaison Meeting (BLM) antara Indonesia dan Papua Nugini menjadi wadah penting dalam membahas isu lintas batas. Ia menyampaikan bahwa keberadaan PLBN secara nyata dapat mendongkrak perekonomian lokal. “Skouw sudah membuktikan bahwa dengan PLBN, roda ekonomi masyarakat bergerak. Aktivitas perdagangan tumbuh dan warga punya mata pencaharian yang jelas,” ujarnya.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh pemerintah pusat dalam memperkuat pengawasan tata kelola keimigrasian serta pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan di Papua, melalui koordinasi antara pusat dan daerah untuk mempercepat pengembangan PLBN sebagai gerbang negara sekaligus simpul ekonomi dan pertahanan kawasan perbatasan.
