Jakarta, 02 September 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menjadi pembicara tunggal dalam kegiatan B.J. Habibie Memorial Lecture ke-5 yang diselenggarakan di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, pada Rabu (2/9). Dalam forum ilmiah tersebut, Menko Yusril menyampaikan kuliah memorial bertajuk "Etika Peradaban dalam Membangun Masa Depan Bangsa: Membaca Ulang Pemikiran Filosofis M. Natsir dan Cita-cita B.J. Habibie".
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat Kemenko Kumham Imipas, antara lain Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum, Fitra Arsil; Staf Khusus Bidang Administrasi, Herdito Sandi Pratama; serta Staf Khusus Bidang Isu Strategis Karjono. Hadir pula Ketua Umum Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Wendy Aritenang; Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Daniel Murdiyarso; Direktur Keuangan dan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Albertus Kurniadi Hendartono; serta perwakilan keluarga almarhum B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie.
Ketua Umum CTIS, Wendy Aritenang, yang menjelaskan bahwa B.J. Habibie Memorial Lecture merupakan agenda tahunan yang telah berjalan secara konsisten selama lima tahun berturut-turut sejak 2022. Kegiatan ini digelar untuk mengenang, memperingati, dan meneruskan visi besar Prof. Dr.-Ing. B.J. Habibie sebagai Tokoh Teknologi sekaligus Tokoh Demokrasi Nasional.
Ia menyampaikan bahwa selain kuliah utama, forum ini juga diisi dengan penyampaian buku antologi testimoni mengenai jejak langkah B.J. Habibie dalam membangun Kawasan Batam yang disusun oleh 45 tokoh terkait. Wendy turut mengapresiasi dukungan Perpustakaan Nasional, LPDP, Yayasan SDM Iptek, Persatuan Insinyur Indonesia (PII), serta pendampingan dari jajaran Kemenko Kumham Imipas.
Selanjutnya, Ketua AIPI, Daniel Murdiyarso, menggarisbawahi peran bersejarah B.J. Habibie sebagai salah satu pendiri AIPI yang dibentuk berlandaskan undang-undang pada tahun 1990. Daniel mengingatkan bahwa Habibie tidak hanya meninggalkan warisan keahlian di bidang industri penerbangan, tetapi juga pemikiran demokratis melalui kebijakan kebebasan pers di awal masa transisi Reformasi. Menyinggung julukan "Mr. Crack" yang melekat pada kepakaran ilmiah Habibie dalam memetakan titik kelelahan material. Daniel menyampaikan pesan filosofis bahwa etika peradaban sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya keretakan dalam kehidupan berbangsa.
Sementara itu, Direktur Keuangan dan Umum LPDP, Albertus Kurniadi Hendartono, menyampaikan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui pengelolaan dana abadi pendidikan merupakan wujud nyata dari keberlanjutan cita-cita B.J. Habibie. LPDP berkomitmen mengalokasikan hasil pengelolaan dana publik untuk beasiswa dan riset guna mencetak generasi unggul yang menguasai teknologi, berintegritas, serta berjiwa kepemimpinan.
Memasuki sesi inti, Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan kuliah memorial dengan memaparkan sintesis pemikiran dua tokoh besar bangsa, yakni Mohammad Natsir dan B.J. Habibie. Menko Yusril menyoroti bahwa masa depan pembangunan Indonesia memerlukan perpaduan seimbang antara "etika peradaban" yang digagas Natsir dan "kedaulatan kemampuan" yang dicita-citakan Habibie.
Menko Yusril menjelaskan bahwa pemikiran Mohammad Natsir mengenai Demokrasi Teistik menekankan pentingnya orientasi moral dan etika dalam mengelola kekuasaan politik. Agama diposisikan sebagai sumber etika publik yang menginspirasi nilai amanah, keadilan, musyawarah, dan pembatasan kekuasaan. Menko Yusril juga mengutip Mosi Integral Natsir pada 3 April 1950 sebagai teladan etika kebangsaan yang mengutamakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di atas kepentingan kelompok.
Di sisi lain, B.J. Habibie mengarahkan bangsa pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang berlandaskan iman dan takwa (Imtaq). Habibie mengusung strategi nilai tambah "berawal dari akhir dan berakhir di awal" agar bangsa Indonesia tidak sekadar menjadi konsumen teknologi luar negeri, melainkan memiliki kapabilitas industri dan riset mandiri.
Menko Yusril juga menguraikan kontribusi Habibie saat memimpin masa transisi Reformasi 1998–1999 yang melahirkan fondasi hukum dan demokrasi modern, mulai dari jaminan kebebasan pers, UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Otonomi Daerah, hingga UU Hak Asasi Manusia. Habibie juga menunjukkan etika politik konstitusional dengan mematuhi mekanisme demokrasi dan mundur secara legawa ketika penolakan pertanggungjawaban terjadi di MPR pada 1999.
"Sintesis dari pemikiran kedua tokoh ini adalah peradaban yang berkarakter dan berkemampuan. Natsir memberikan kompas etika, sedangkan Habibie menghadirkan mesin penggerak peradaban. Tanpa mesin, kompas tidak dapat mengarahkan kapal ke tujuan; sebaliknya, mesin tanpa kompas dapat mempercepat kapal menuju arah yang salah," tegas Menko Yusril.
Menutup paparannya, Menko Yusril secara langsung menegaskan lima agenda pokok etika peradaban menuju 2045. "Saya ingin menyelesaikan bagian ini dengan lima agenda. Pertama, memperkuat kemampuan kita dalam menghasilkan dan menguasai ilmu pengetahuan. Kedua, kebijakan industri yang strategis perlu dievaluasi berdasarkan kemampuan yang benar-benar berkembang di dalam negeri. Ketiga, demokrasi harus dipelihara sebagai mekanisme untuk melakukan koreksi. Keempat, Pancasila perlu terus diinternalisasi dalam praktik kehidupan bernegara. Kelima, hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi," tutur Menko Yusril.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan sambutan dari perwakilan keluarga almarhum B.J. Habibie yang disampaikan oleh sang anak, Ilham Akbar Habibie. Ilham menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Menko Yusril atas pidato memorial yang dinilainya sangat inspiratif dan komprehensif.
Ilham menambahkan dimensi penting dari kepemimpinan dan karya B.J. Habibie, yakni dimensi cinta dan kemanusiaan. “Seluruh dedikasi Habibie di bidang teknologi dan demokrasi didasari oleh rasa cinta yang mendalam kepada bangsa, peradaban, dan sesama manusia. Karya fisik dapat termakan waktu, namun pemikiran, ide, dan etika akan abadi menjadi penuntun perjalanan bangsa”, tutup Ilham.
