Jakarta – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menghadiri kegiatan Seminar Menulis bertema “Ketika Perempuan Memilih untuk Bersuara” yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Rabu (4/3/2026), di Auditorium Lantai 2, Gedung Film Pesona Indonesia, Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 47–48, Pancoran, Jakarta Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua DWP Kemenko Kumham Imipas Ibu Nova R. Andika Dwi Prasetya didampingi oleh Sekretaris II DWP Kemenko Kumham Imipas Ibu Nur Azizah Rahmanawati dan Bendahara II DWP Kemenko Kumham Imipas Ibu Primadhita Achmad Brahmantyo Machmud sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan literasi dan pemberdayaan perempuan melalui karya tulis.

Seminar yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyemarakkan Bulan Suci Ramadan 1447 H ini bertujuan meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi perempuan dalam menyampaikan ide, gagasan, serta pengalaman melalui tulisan di berbagai platform digital, sehingga partisipasi perempuan di ruang publik semakin nyata.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DWP Kemenko Kumham Imipas menyampaikan bahwa kemampuan menulis bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan bentuk keberanian untuk menyampaikan nilai dan gagasan. “Perempuan memiliki pengalaman hidup yang kaya dan perspektif yang kuat. Melalui tulisan, kita tidak hanya berbagi cerita, tetapi juga meninggalkan jejak pemikiran dan inspirasi bagi generasi berikutnya. Saya berharap anggota DWP semakin percaya diri untuk bersuara melalui karya,” ujarnya.

Narasumber dalam seminar ini adalah Isa Alamsyah, penulis buku dan CEO KBM Apps. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya perempuan untuk berani bersuara melalui tulisan—menjadikan karya tulis sebagai medium menyampaikan perspektif, pengalaman, dan gagasan yang bernilai.

Ia juga menyoroti perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam dunia kepenulisan. Menurutnya, saat ini AI mampu menghasilkan karya tulis, baik cerpen maupun novel, dalam waktu singkat hanya dengan bantuan prompt yang tepat. “Hari ini, dengan satu prompt yang terstruktur, AI bisa membantu menyusun kerangka cerita bahkan draf utuh dalam waktu yang sangat cepat. Jika dimanfaatkan dengan bijak, AI bukan ancaman, melainkan alat untuk melipatgandakan produktivitas penulis,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa secara teknis AI bahkan dapat menyaingi, dan dalam aspek kecepatan mengungguli, penulis maupun sastrawan dunia. Namun demikian, ia menegaskan bahwa sentuhan manusia tetap menjadi pembeda utama dalam hal rasa, empati, dan kedalaman makna. “Pembaca pada akhirnya melihat hasil akhirnya. Karena itu, penulis perlu adaptif. Gunakan teknologi untuk memperkuat kualitas karya, bukan menggantikan jati diri,” tambahnya.

Dalam sesi motivasi, ia juga menjelaskan bahwa terdapat dua jalur sukses bagi seorang penulis. Pertama, jalur eksistensi, yakni membangun visibilitas, konsistensi, dan personal branding di ruang publik. Kedua, jalur esensi, yaitu memperkuat kualitas, kedalaman makna, serta dampak dari karya yang dihasilkan. “Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Penulis bisa membangun eksistensi sekaligus menjaga esensi,” tuturnya.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab, serta ditutup dengan presentasi produk sponsorship dan penutupan resmi. Seminar ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem literasi internal yang berkelanjutan, sekaligus mendorong perempuan, khususnya anggota Dharma Wanita Persatuan, untuk menjadikan menulis sebagai sarana aktualisasi diri dan kontribusi nyata di ruang publik.

Kehadiran Ketua DWP Kemenko Kumham Imipas beserta jajaran pengurus menjadi wujud komitmen dalam mendukung peningkatan kapasitas perempuan serta penguatan budaya literasi di lingkungan organisasi.

Jakarta, 3 Maret 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penerapan parliamentary threshold dalam sistem Pemilu merupakan pilihan politik terbuka dalam sistem demokrasi, yang perlu dikaji secara rasional dan komprehensif.

Hal tersebut disampaikan Yusril saat menjadi pemateri dalam Seminar Parliamentary Threshold, Selamatkan Suara Rakyat yang digelar oleh Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Gedung Sekretariat GKSR, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Dalam paparannya, Yusril menekankan bahwa demokrasi memang merupakan sistem yang rumit dan kerap berproses panjang, namun hingga saat ini tidak ada sistem yang lebih baik dari demokrasi. Ia menyebut bahwa penggunaan ambang batas parlemen (threshold) dalam Pemilu merupakan kebijakan politik yang terbuka untuk diperdebatkan dan dievaluasi.

“Demokrasi adalah situasi yang rumit dan bertele-tele, tetapi tidak ada sistem yang lebih baik dari demokrasi. Soal threshold, itu adalah pilihan politik terbuka,” ujar Yusril.

Menurutnya, keberadaan threshold tidak secara otomatis berkaitan dengan stabilitas pemerintahan. Ia bahkan menilai bahwa secara konseptual, ambang batas parlemen tidak mutlak diperlukan dan tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas sistem pemerintahan.

“Sebenarnya threshold tidak ada kaitannya langsung dengan stabilitas pemerintahan. Kompromi politiklah yang menjamin stabilitas, bukan semata-mata ambang batas parlemen,” tegasnya.

Yusril juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat ratusan partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum, sehingga penyederhanaan partai politik tidak dapat semata-mata dijadikan alasan pembenar keberadaan threshold. Ia menambahkan bahwa perdebatan mengenai besaran ambang batas parlemen masih terus berlangsung dan perlu didasarkan pada rasionalitas yang jelas.

“Harus ada rasionalitas mengenai berapa jumlah ambang batas parlemen yang benar-benar dapat menjamin stabilitas pemerintahan dan efektivitas kerja parlemen,” jelasnya.

Ia turut menyinggung bahwa dinamika politik saat ini menunjukkan tidak adanya dikotomi tegas antara partai oposisi dan partai pemerintah, sehingga stabilitas lebih ditentukan oleh kompromi dan konsensus politik daripada oleh desain teknis ambang batas.

Sementara itu, Ketua GKSR Oesman Sapta Odang dalam sambutannya menyampaikan kritik terhadap penerapan parliamentary threshold yang dinilai berpotensi menyederhanakan sistem kepartaian tanpa menjamin peningkatan kualitas parlemen. Menurutnya, kebijakan tersebut justru berisiko menghilangkan suara rakyat dalam jumlah besar.

“Tidak boleh ada suara rakyat yang dianggap tidak penting dalam demokrasi. Mekanisme yang menghapus suara rakyat pada hakikatnya adalah prosedur kosong yang mengkhianati kedaulatan rakyat,” ujarnya.

Oesman menekankan bahwa Indonesia membutuhkan sistem kepartaian yang inklusif dan memberi ruang representasi yang adil. Melalui seminar ini, GKSR berharap dapat melahirkan rekomendasi konkret bagi perbaikan sistem Pemilu ke depan.

“Jika demokrasi ingin kuat, maka suara rakyat harus didengar, bukan disaring,” tambahnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019–2024 Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015–2018 Arief Hidayat, Ahli Hukum Tata Negara Titi Anggraini, serta para ketua dan anggota partai politik nonparlemen.

Seminar ini diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif antara pemerintah, akademisi, dan elemen masyarakat sipil dalam merumuskan sistem Pemilu yang lebih adil, rasional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi.

Jakarta, 2 Maret 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan tercapainya target pembangunan nasional melalui partisipasi aktif dalam Kick-Off Rapat Koordinasi Lintas Sektor Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tersebut berlangsung pada Senin (2/3) di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, sebagai tahapan awal proses perencanaan pembangunan nasional untuk menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas lintas sektor.

Kemenko Kumham Imipas dihadiri oleh Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, bersama jajaran terkait. Kehadiran ini menekankan peran strategis Kemenko Kumham Imipas dalam mendukung koordinasi kebijakan lintas sektor.

Rapat koordinasi ini bertujuan melakukan penajaman isu strategis guna memastikan keselarasan permasalahan serta arah kebijakan antar kementerian dan lembaga, khususnya dalam merespons dinamika lingkungan strategis nasional maupun global yang semakin kompleks.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Kemenko Kumham Imipas R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai menjadi ruang strategis untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Ia menekankan pentingnya keterbukaan serta komunikasi konstruktif sebagai landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang terintegrasi. Menurutnya, para pemangku kepentingan perlu saling mendukung serta bersama-sama mengeksplorasi gagasan guna menghasilkan perencanaan yang lebih optimal.

Andika juga menyampaikan bahwa Kemenko Kumham Imipas memiliki peran strategis dalam mendampingi Bappenas mengawal pencapaian target pembangunan, khususnya terkait Indeks Pembangunan Hukum, Indeks Materi Hukum, serta Indeks Hak Asasi Manusia sebagaimana amanat RPJMN.

Ia menegaskan bahwa langkah-langkah strategis perlu terus diambil untuk menjawab berbagai isu yang berkembang serta memastikan program yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara maksimal.

“Kami berkomitmen untuk terus menjadi mitra kerja yang bermanfaat dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional,” ujar Andika.

Dalam pemaparannya, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan, dan Keamanan, Erwin Dimas, menyampaikan bahwa penyusunan RKP Tahun 2027 diarahkan untuk melanjutkan dan mempertajam kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“RKP dan Pagu Indikatif Tahun 2027 direncanakan akan ditetapkan pada Maret mendatang, sehingga diperlukan penajaman substansi dan keselarasan program sejak tahap awal,” ujar Erwin.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan substansi dan baseline perencanaan antara Kementerian PPN/Bappenas bersama kementerian dan lembaga mitra telah dimulai guna memastikan sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Menurutnya, dinamika perencanaan dan penganggaran yang semakin kompleks serta keterbatasan fiskal menjadi tantangan bersama yang memerlukan koordinasi yang kuat antar kementerian dan lembaga.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Mohammad Kurniadi Koba, Direktur Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Bappenas, Hendra Wahanu Prabandani, Sekretaris Utama BNPT, Bambang Surono, Sekretaris Kemenpan RB, Reni Suzana, Sekretaris Jenderal LPSK, Sriyana, Sekretaris Utama LAN RI, Andi Taufik, serta pimpinan kementerian dan lembaga lainnya.

Dari Kemenko Kumham Imipas turut hadir Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Slamet Pramoedji, Sekretaris Deputi Bidang Hukum, Ramelan Supriadi, Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian, Herdaus, serta Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan, Temmanengnga.

Jakarta, Senin, 2 Maret 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Saya dan keluarga sangat berduka cita atas wafatnya Pak Try Sutrisno. Bangsa Indonesia kehilangan seorang tokoh militer sekaligus negarawan yang bersahaja, teguh dalam prinsip, dan penuh ketulusan dalam mengabdi," ujar Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Yusril mengenang kedekatannya dengan almarhum yang telah terjalin sejak awal dekade 1980-an, ketika Try Sutrisno menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya pada tahun 1983. Hubungan tersebut berlanjut ketika Yusril mulai bertugas di Sekretariat Negara pada tahun 1993, bertepatan dengan masa awal Try Sutrisno menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

"Pada masa itu, saya bertugas menyiapkan naskah-naskah kepresidenan, termasuk teks pidato Wakil Presiden, di bawah arahan Mensesneg Bapak Moerdiono. Sesekali saya bertemu dengan Pak Try. Beliau sangat baik, ramah, dan menghargai kami yang saat itu masih tergolong generasi muda," kenang Yusril.

Yusril mengungkapkan kesan mendalam terhadap sosok Try Sutrisno tidak hanya terlihat dalam perannya sebagai pejabat negara, tetapi juga dalam sikap pribadinya yang sederhana dan penuh keikhlasan. Interaksi semakin intens dalam berbagai kesempatan, termasuk ketika Yusril menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara dan ditugaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berkomunikasi dengan Try Sutrisno terkait gagasan kembali ke UUD 1945 naskah asli yang disahkan pada 18 Agustus 1945.

"Beliau adalah pribadi yang ikhlas dan teguh pendirian. Dalam berbagai diskusi kebangsaan, saya melihat komitmen beliau yang kuat terhadap konstitusi dan masa depan negara. Kesederhanaan hidupnya juga sangat membekas. Saya beberapa kali berkunjung ke kediaman beliau di Menteng, dan selalu disambut dengan penuh keramahan dan kebaikan hati," tambahnya.

Yusril menilai, almarhum Try Sutrisno merupakan figur teladan yang menunjukkan bahwa pengabdian kepada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan retorika besar, melainkan dengan konsistensi, integritas, dan kerendahan hati sepanjang hayat.

"Atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran Kemenko Kumham Imipas, saya menyampaikan doa terbaik. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah beliau, mengampuni segala khilafnya, dan menempatkan almarhum di tempat terbaik di sisi-Nya. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan," tutup Yusril.

Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno meninggal dunia dalam usia 90 tahun di RS Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Senin (2/3/2026). Jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan hari ini.

Jakarta, 27 Februari 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Iman dan Taqwa bagi seluruh sumber daya manusia (SDM) di lingkungan kementerian, Jumat (27/2), di Rumah Dinas Menko Kumham Imipas serta dihadiri oleh Pimti Madya dan Pratama dari Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kegiatan ini diisi dengan pengajian, pemberian santunan untuk anak-anak dari Panti Yatim Indonesia, dan tausyiah.

Momen ini digunakan untuk menekankan pentingnya memahami dan mengamalkan nilai syukur dan syakur sebagai landasan spiritual aparatur, termasuk dalam menghadapi berbagai ujian dan dinamika kehidupan maupun tugas kedinasan.

Dalam tausyiah yang disampaikan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dijelaskan bahwa syukur merupakan sikap mengakui dan menerima nikmat Allah dengan hati, lisan, dan perbuatan, sedangkan syakur merupakan tingkatan syukur yang lebih tinggi, yakni kemampuan untuk tetap bersyukur secara konsisten dalam segala keadaan, termasuk saat menghadapi musibah. Sikap syukur tercermin dari kesadaran bahwa setiap keadaan mengandung hikmah, sementara syakur menunjukkan kedalaman iman seseorang yang tetap melihat ujian sebagai bagian dari kasih sayang dan proses peningkatan derajat dari Allah.

Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Agama yang telah berkenan hadir dan memberikan tausyiah kepada jajaran Kemenko Kumham Imipas. Ia menegaskan bahwa penguatan nilai keimanan dan ketakwaan menjadi bagian penting dalam membentuk karakter aparatur yang berintegritas.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama yang telah memberikan tausyiah kepada kami dan seluruh jajaran. Penguatan iman dan takwa merupakan fondasi penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara,” ujar Yusril.

Ia menambahkan, nilai syukur tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ucapan, tetapi juga dalam sikap dan tindakan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan amanah pelayanan publik. Aparatur yang memiliki sikap syukur dan syakur diharapkan mampu menjaga integritas, kesabaran, serta keteguhan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemenko Kumham Imipas dalam membangun SDM yang tidak hanya profesional secara kompetensi, tetapi juga memiliki kekuatan moral dan spiritual. Melalui kegiatan pembinaan rohani secara berkelanjutan, diharapkan terbentuk lingkungan kerja yang harmonis, berintegritas, serta berorientasi pada pengabdian kepada bangsa dan negara.

Jakarta – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menghadiri kegiatan Seminar Menulis bertema “Ketika Perempuan Memilih untuk Bersuara” yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Rabu (4/3/2026), di Auditorium Lantai 2, Gedung Film Pesona Indonesia, Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 47–48, Pancoran, Jakarta Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua DWP Kemenko Kumham Imipas Ibu Nova R. Andika Dwi Prasetya didampingi oleh Sekretaris II DWP Kemenko Kumham Imipas Ibu Nur Azizah Rahmanawati dan Bendahara II DWP Kemenko Kumham Imipas Ibu Primadhita Achmad Brahmantyo Machmud sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan literasi dan pemberdayaan perempuan melalui karya tulis.

Seminar yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyemarakkan Bulan Suci Ramadan 1447 H ini bertujuan meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi perempuan dalam menyampaikan ide, gagasan, serta pengalaman melalui tulisan di berbagai platform digital, sehingga partisipasi perempuan di ruang publik semakin nyata.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DWP Kemenko Kumham Imipas menyampaikan bahwa kemampuan menulis bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan bentuk keberanian untuk menyampaikan nilai dan gagasan. “Perempuan memiliki pengalaman hidup yang kaya dan perspektif yang kuat. Melalui tulisan, kita tidak hanya berbagi cerita, tetapi juga meninggalkan jejak pemikiran dan inspirasi bagi generasi berikutnya. Saya berharap anggota DWP semakin percaya diri untuk bersuara melalui karya,” ujarnya.

Narasumber dalam seminar ini adalah Isa Alamsyah, penulis buku dan CEO KBM Apps. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya perempuan untuk berani bersuara melalui tulisan—menjadikan karya tulis sebagai medium menyampaikan perspektif, pengalaman, dan gagasan yang bernilai.

Ia juga menyoroti perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam dunia kepenulisan. Menurutnya, saat ini AI mampu menghasilkan karya tulis, baik cerpen maupun novel, dalam waktu singkat hanya dengan bantuan prompt yang tepat. “Hari ini, dengan satu prompt yang terstruktur, AI bisa membantu menyusun kerangka cerita bahkan draf utuh dalam waktu yang sangat cepat. Jika dimanfaatkan dengan bijak, AI bukan ancaman, melainkan alat untuk melipatgandakan produktivitas penulis,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa secara teknis AI bahkan dapat menyaingi, dan dalam aspek kecepatan mengungguli, penulis maupun sastrawan dunia. Namun demikian, ia menegaskan bahwa sentuhan manusia tetap menjadi pembeda utama dalam hal rasa, empati, dan kedalaman makna. “Pembaca pada akhirnya melihat hasil akhirnya. Karena itu, penulis perlu adaptif. Gunakan teknologi untuk memperkuat kualitas karya, bukan menggantikan jati diri,” tambahnya.

Dalam sesi motivasi, ia juga menjelaskan bahwa terdapat dua jalur sukses bagi seorang penulis. Pertama, jalur eksistensi, yakni membangun visibilitas, konsistensi, dan personal branding di ruang publik. Kedua, jalur esensi, yaitu memperkuat kualitas, kedalaman makna, serta dampak dari karya yang dihasilkan. “Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Penulis bisa membangun eksistensi sekaligus menjaga esensi,” tuturnya.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab, serta ditutup dengan presentasi produk sponsorship dan penutupan resmi. Seminar ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem literasi internal yang berkelanjutan, sekaligus mendorong perempuan, khususnya anggota Dharma Wanita Persatuan, untuk menjadikan menulis sebagai sarana aktualisasi diri dan kontribusi nyata di ruang publik.

Kehadiran Ketua DWP Kemenko Kumham Imipas beserta jajaran pengurus menjadi wujud komitmen dalam mendukung peningkatan kapasitas perempuan serta penguatan budaya literasi di lingkungan organisasi.

Jakarta, 3 Maret 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penerapan parliamentary threshold dalam sistem Pemilu merupakan pilihan politik terbuka dalam sistem demokrasi, yang perlu dikaji secara rasional dan komprehensif.

Hal tersebut disampaikan Yusril saat menjadi pemateri dalam Seminar Parliamentary Threshold, Selamatkan Suara Rakyat yang digelar oleh Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Gedung Sekretariat GKSR, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Dalam paparannya, Yusril menekankan bahwa demokrasi memang merupakan sistem yang rumit dan kerap berproses panjang, namun hingga saat ini tidak ada sistem yang lebih baik dari demokrasi. Ia menyebut bahwa penggunaan ambang batas parlemen (threshold) dalam Pemilu merupakan kebijakan politik yang terbuka untuk diperdebatkan dan dievaluasi.

“Demokrasi adalah situasi yang rumit dan bertele-tele, tetapi tidak ada sistem yang lebih baik dari demokrasi. Soal threshold, itu adalah pilihan politik terbuka,” ujar Yusril.

Menurutnya, keberadaan threshold tidak secara otomatis berkaitan dengan stabilitas pemerintahan. Ia bahkan menilai bahwa secara konseptual, ambang batas parlemen tidak mutlak diperlukan dan tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas sistem pemerintahan.

“Sebenarnya threshold tidak ada kaitannya langsung dengan stabilitas pemerintahan. Kompromi politiklah yang menjamin stabilitas, bukan semata-mata ambang batas parlemen,” tegasnya.

Yusril juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat ratusan partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum, sehingga penyederhanaan partai politik tidak dapat semata-mata dijadikan alasan pembenar keberadaan threshold. Ia menambahkan bahwa perdebatan mengenai besaran ambang batas parlemen masih terus berlangsung dan perlu didasarkan pada rasionalitas yang jelas.

“Harus ada rasionalitas mengenai berapa jumlah ambang batas parlemen yang benar-benar dapat menjamin stabilitas pemerintahan dan efektivitas kerja parlemen,” jelasnya.

Ia turut menyinggung bahwa dinamika politik saat ini menunjukkan tidak adanya dikotomi tegas antara partai oposisi dan partai pemerintah, sehingga stabilitas lebih ditentukan oleh kompromi dan konsensus politik daripada oleh desain teknis ambang batas.

Sementara itu, Ketua GKSR Oesman Sapta Odang dalam sambutannya menyampaikan kritik terhadap penerapan parliamentary threshold yang dinilai berpotensi menyederhanakan sistem kepartaian tanpa menjamin peningkatan kualitas parlemen. Menurutnya, kebijakan tersebut justru berisiko menghilangkan suara rakyat dalam jumlah besar.

“Tidak boleh ada suara rakyat yang dianggap tidak penting dalam demokrasi. Mekanisme yang menghapus suara rakyat pada hakikatnya adalah prosedur kosong yang mengkhianati kedaulatan rakyat,” ujarnya.

Oesman menekankan bahwa Indonesia membutuhkan sistem kepartaian yang inklusif dan memberi ruang representasi yang adil. Melalui seminar ini, GKSR berharap dapat melahirkan rekomendasi konkret bagi perbaikan sistem Pemilu ke depan.

“Jika demokrasi ingin kuat, maka suara rakyat harus didengar, bukan disaring,” tambahnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019–2024 Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015–2018 Arief Hidayat, Ahli Hukum Tata Negara Titi Anggraini, serta para ketua dan anggota partai politik nonparlemen.

Seminar ini diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif antara pemerintah, akademisi, dan elemen masyarakat sipil dalam merumuskan sistem Pemilu yang lebih adil, rasional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi.

Jakarta, 2 Maret 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan tercapainya target pembangunan nasional melalui partisipasi aktif dalam Kick-Off Rapat Koordinasi Lintas Sektor Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tersebut berlangsung pada Senin (2/3) di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, sebagai tahapan awal proses perencanaan pembangunan nasional untuk menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas lintas sektor.

Kemenko Kumham Imipas dihadiri oleh Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, bersama jajaran terkait. Kehadiran ini menekankan peran strategis Kemenko Kumham Imipas dalam mendukung koordinasi kebijakan lintas sektor.

Rapat koordinasi ini bertujuan melakukan penajaman isu strategis guna memastikan keselarasan permasalahan serta arah kebijakan antar kementerian dan lembaga, khususnya dalam merespons dinamika lingkungan strategis nasional maupun global yang semakin kompleks.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Kemenko Kumham Imipas R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai menjadi ruang strategis untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Ia menekankan pentingnya keterbukaan serta komunikasi konstruktif sebagai landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang terintegrasi. Menurutnya, para pemangku kepentingan perlu saling mendukung serta bersama-sama mengeksplorasi gagasan guna menghasilkan perencanaan yang lebih optimal.

Andika juga menyampaikan bahwa Kemenko Kumham Imipas memiliki peran strategis dalam mendampingi Bappenas mengawal pencapaian target pembangunan, khususnya terkait Indeks Pembangunan Hukum, Indeks Materi Hukum, serta Indeks Hak Asasi Manusia sebagaimana amanat RPJMN.

Ia menegaskan bahwa langkah-langkah strategis perlu terus diambil untuk menjawab berbagai isu yang berkembang serta memastikan program yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara maksimal.

“Kami berkomitmen untuk terus menjadi mitra kerja yang bermanfaat dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional,” ujar Andika.

Dalam pemaparannya, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan, dan Keamanan, Erwin Dimas, menyampaikan bahwa penyusunan RKP Tahun 2027 diarahkan untuk melanjutkan dan mempertajam kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“RKP dan Pagu Indikatif Tahun 2027 direncanakan akan ditetapkan pada Maret mendatang, sehingga diperlukan penajaman substansi dan keselarasan program sejak tahap awal,” ujar Erwin.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan substansi dan baseline perencanaan antara Kementerian PPN/Bappenas bersama kementerian dan lembaga mitra telah dimulai guna memastikan sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Menurutnya, dinamika perencanaan dan penganggaran yang semakin kompleks serta keterbatasan fiskal menjadi tantangan bersama yang memerlukan koordinasi yang kuat antar kementerian dan lembaga.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Mohammad Kurniadi Koba, Direktur Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Bappenas, Hendra Wahanu Prabandani, Sekretaris Utama BNPT, Bambang Surono, Sekretaris Kemenpan RB, Reni Suzana, Sekretaris Jenderal LPSK, Sriyana, Sekretaris Utama LAN RI, Andi Taufik, serta pimpinan kementerian dan lembaga lainnya.

Dari Kemenko Kumham Imipas turut hadir Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Slamet Pramoedji, Sekretaris Deputi Bidang Hukum, Ramelan Supriadi, Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian, Herdaus, serta Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan, Temmanengnga.