Berita

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Menko Yusril: Transformasi Dukungan Manajemen Kunci Imigrasi dan Pemasyarakatan yang PRIMA

 DSC7632 1 1

Jakarta, 4 Agustus 2025 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pentingnya transformasi nyata dalam tata kelola dukungan manajemen untuk mewujudkan sistem Imigrasi dan Pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, modern, akuntabel, dan responsif. Hal itu disampaikan Yusril saat memberikan keynote speech dalam Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen bertema “Transformasi Dukungan Manajemen dalam Mewujudkan Imigrasi dan Pemasyarakatan PRIMA.”

Di hadapan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, beserta jajaran, Yusril menekankan bahwa transformasi bukan sekadar jargon, melainkan panggilan aksi nyata. Menurutnya, sebagai wajah negara, layanan imigrasi dan pemasyarakatan harus menjadi contoh dalam menjalankan amanah negara secara bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab. “PRIMA bukan sekadar slogan. Ini adalah panggilan aksi nyata untuk menjadikan imigrasi dan pemasyarakatan sebagai cerminan integritas dan profesionalisme negara,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran Kemenko Kumham Imipas sebagai penggerak harmonisasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk mendukung Indonesia sebagai negara hukum modern yang berdaya saing global. “Kita harus menyusun kebijakan makro yang tidak hanya adil, tapi juga adaptif terhadap dinamika global. Ini saatnya menata ulang kelembagaan agar lebih tanggap terhadap tantangan pascapandemi dan geopolitik,” jelasnya.

 DSC7579 2 1

Dalam paparannya, Yusril menggarisbawahi bahwa program dukungan manajemen harus berfokus pada hasil, bukan sekadar serapan anggaran. Ia mendorong optimalisasi anggaran dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang produktif dan transparan. "Setiap rupiah harus digunakan untuk program yang berdampak langsung pada pelayanan publik. Jangan sampai ada belanja yang tidak mendukung output strategis," tegas Yusril.

Yusril juga mengajak seluruh jajaran pusat dan daerah menjadikan rakor ini sebagai momentum percepatan transformasi kelembagaan yang adaptif terhadap perubahan zaman. “Transformasi bukanlah tujuan akhir, tapi proses berkelanjutan. Kita butuh kepemimpinan operasional, budaya kerja kolaboratif, dan komitmen terhadap hasil nyata,” pungkasnya.

WhatsApp Image 2025 08 04 at 14.25.26

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
PikPng.com school icon png 2780725   Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
PikPng.com phone icon png 604605   08-xxxx-xxxx
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    humas.kumhamimipas@gmail.com
     
     

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
PikPng.com phone icon png 604605   +6812-345678
PikPng.com email png 581646   rohumasti@kumham-imipas.go.id
PikPng.com email png 581646   rohumasti@kumham-imipas.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI